Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono, memastikan hakim Arsul Sani akan ikut menyidangkan perkara sengketa Pileg 2024.

Fajar mengatakan, sejauh ini tak ada hambatan apapun yang diterima MK terkait keterlibatan Arsul Sani menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pileg.

Baca juga: Said Abdullah Jawab Sikap PDIP Usai Putusan MK: Jadi Oposisi atau Ikut Koalisi Prabowo-Gibran?

"Pak Arsul sejauh ini tetap diagendakan untuk menyidangkan, mengadili perkara pileg," kata Fajar, kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2024).

"Sejauh ini enggak ada hambatan," tambahnya.

Oleh karena tak ada keberatan dari pihak manapun itu, Fajar menjelaskan, Arsul Sani akan ikut menyidangkan perkara sengketa pileg tanpa adanya catatan tertentu.

Baca juga: Jelang MK Gelar Sidang Sengketa Pileg 2024, KPU Siap Adu Jawaban dan Alat Bukti

Misalnya, seperti hakim konstitusi Anwar Usman yang tidak dibolehkan ikut menangani perkara PHPU pileg berkaitan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), karena pimpinannya merupakan keponakan Anwar Usman, yakni Kaesang Pangarep.

"Keberatan (dari pihak manapun) enggak ada. Jadi relatif enggak ada hambatan apa-apa, sehingga ya di-setting untuk ikut mengadili PHPU pileg tanpa catatan. Hanya Pak Anwar ya," jelas Fajar.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi akan menangani sebanyak 297 gugatan sengketa pemilihan legilatif (pileg) 2024.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, ratusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg tersebut telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi.

Ia menuturkan, di 2024 ini, total perkara PHPU yang diterima MK sebanyak 299 gugatan. Adapun dua perkara di antaranya merupakan gugatan sengketa pilpres, yang telah diputus majelis hakim konstitusi, pada 22 April 2024 lalu.

"PHPU pileg itu kemarin kita sudah meregistrasi 297 perkara, jadi total perkara PHPU itu 299, dua sudah selesai. Jadi 297 perkara PHPU pileg, sudah kita registrasi dan sudah resmi menjadi perkara," kata Fajar, kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, pada Kamis (25/4/2024).

Baca juga: MK Tangani 297 Gugatan PHPU Pemilu Legislatif, Ditargetkan Rampung pada 10 Juni 2024

Fajar kemudian menyampaikan, MK telah mengagendakan sidang pendahuluan PHPU pileg, mulai Senin, 29 April 2024.

"Kita juga sudah agendakan sidang, hari Senin, ada 79 hari Senin dan 53 untuk Selasa," jelasnya.

Dalam menangani perkara sengketa pileg, MK membagi menjadi tiga panel yang masing-masing diisi oleh tiga hakim konstitusi.

Tiga panel tersebut masing-masing dipimpin oleh Hakim Suhartoyo, Hakim Saldi Isra, dan Hakim Arief Hidayat.

"79 (perkara) nanti akan dibagi ke tiga panel. Begitu juga hari Selasa, 53 (perkara) akan dibagi tiga panel," ucapnya.

Sementara itu, Fajar mengatakan, sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 1/2024, MK sudah harus menyelesaikan semua perkara PHPU pileg, terakhir pada 10 Juni 2024 nanti.

"Sejauh ini sesuai dengan PMK tahapan itu 7-10 Juni, artinya 10 Juni mudah-mudahan semuanya sudah kelar. Boleh maju, tapi tidak boleh lambar dsri itu, karena 30 hari kerja, sejak registrasi," jelas Fajar Laksono.