TRIBUNNEWS.COM - Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina yang juga Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, berbicara mengenai komposisi pemerintahan mendatang.

Ia berpendapat, apabila PDIP dan PKS menjadi oposisi di pemerintahan baru, itu akan menjadi keuntungan bagi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, Khoirul menilai PDIP dan PKS ibarat minyak dan air. Keduanya memiliki basis ideologi yang sangat berbeda.

"(Hingga saat ini) setidaknya ada dua partai yang belum terbuka pintu komunikasi untuk bergabung ke pemerintahan, yakni PKS dan PDIP."

"Jika PKS dan PDIP menjadi kekuatan oposisi, maka hal itu akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran."

"Karena PDIP dan PKS ibarat air dan minyak, basis ideologinya sangat berbeda bahkan bertolak belakang," kata Khoirul, Jumat (26/4/2024), dilansir WartaKotalive.com.

Menurut Khoirul, PKS dan PDIP adalah dua partai politik besar yang paling berpeluang untuk menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, keduanya akan kesulitan membangun gerakan oposisi karena perbedaan ideologi.

"Kedua partai itu memang berpeluang bisa memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik, namun akan kesulitan untuk membangun gerakan politik oposisional yang solid dan memadai karena ada akar faksinalisme akut akibat perbedaan ideologi," jelasnya.

Di sisi lain, untuk mempertebal kekuatannya, Prabowo-Gibran disebutnya perlu menggandeng partai-partai yang bisa diajak kerja sama, seperti PKB dan Partai NasDem.

Baca juga: PSI Belum Ditawari Posisi Menteri dari Prabowo-Gibran, Raja Juli: Kami Sadar Ukuran Baju

Khoirul menilai kehadiran kedua partai itu akan memberikan kekuatan politik di parlemen.

Ia berpendapat, pendekatan Prabowo dengan NasDem dan PKB akan mengembangkan kekuatan politik pemerintahan baru menjadi sekitar 70 persen kekuatan parlemen.

Jumlah itu dinilai sudah lebih dari cukup untuk sebuah pemerintahan dengan sistem presidensial yang berada di tengah sistem multipartai.

Di samping adanya perkoalisian, Khoirul pun menyebut perlunya partai politik yang berada di posisi oposisi.