NasDem dan PKB Otomatis Dapat Jatah Menteri Usai Merapat ke Prabowo? Ini Kata Sekjen PAN
PAN menghormati apapun keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait penambahan anggota koalisi. Termasuk jatah menteri untuk NasDem dan PKB.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan partainya akan menghormati apapun keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait penambahan anggota koalisi.
Hal ini merespons bergabungnya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Intinya sih kita kan berada dalam satu koalisi besar bersama Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo kan adalah pimpinan dari koalisi ini, ya kita menghormati keputusan pimpinan koalisi kita Pak Prabowo," kata Eddy kepada Tribunnews.com, Sabtu (27/4/2024).
Eddy juga merespons ketika ditanyai apakah NasDem dan PKB otomatis akan mendapat jatah menteri setelah bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, kewenangan untuk penentuan posisi menteri adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.
"Ya itu kan (jatah menteri) semuanya prerogatif presiden," ujar Eddy.
Untuk PAN, kata Eddy, telah diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk berkomunikasi dengan Prabowo.
"Pokoknya pembahasan itu (jatah menteri) kalaupun terjadi akan terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Zulkifli Hasan," ungkapnya.
Eddy menuturkan dirinya belum mengetahui apakah Zulhas dan Prabowo sudah berbicara mengenai jatah menteri.
Baca juga: PBB Khawatir Merapatnya NasDem-PKB Ambil Jatah Menteri: Kami Sudah Berkeringat, Jangan Diabaikan
"Karena itu adalah ekslusif antara ketua umum dengan pak presiden terpilih," imbuhnya.
