Beda Respons PAN, NasDem, PBB, hingga PKB soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo, Ada yang Khawatir
Beda respons PAN, NasDem, PSI, hingga PBB soal jatah menteri kabinet Prabowo, ada yang khawatir.
Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Bobby Wiratama
"Artinya tetap Pak Prabowo dan Gibran itu proporsional siapa sih yang sudah bekerja keras, siapa yang tadinya berseberangan, mudah-mudahan ada proporsional."
Baca juga: Alasan Gibran Tak Mau Mundur dari Wali Kota Solo Meski Sudah Ditetapkan Wakil Presiden Terpilih 2024
PBB berharap mendapat sang ketua umum, Yusril Ihza Mahendra mendapat kursi menteri.
Yakni untuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Kendati demikian, PBB menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo selaku presiden terpilih.
Bocoran Golkar Dapat 5 Jatah Menteri
Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham mengaku mendapat bocoran bahwa partainya mendapat jatah lima menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Kendati demikian, Idrus belum bisa memastikan kebenaran kabar tersebut.
Idrus menyebut Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo.
"Tidak ada masalah, tetapi Golkar dia di samping ada peran-peran struktural dengan jabatan-jabatan yang ada. Yang disampaikan itu (5 kursi) dengar-dengarnya begitu. Kalau tambah alhamdulillah, enggak tambah kita ada peran-peran lain ya Golkar itu," ujar Idrus, Kamis.
Idrus belum mau berkomentar perihal siapa saja kader Golkar yang bakal duduk di kursi menteri.
Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
PKB Belum Bahas Jatah Menteri
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyerahkan sepenuhnya jatah kursi pemerintahan baru kepada Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan, sejatinya menteri adalah pembantu presiden untuk menjalankan amanah masyarakat.
"Kalau menteri itu kan pembantu presiden untuk menjalankan amanat titipan rakyat yang diberikan kepada Pak Prabowo," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Jazilul menyebut partai politik tidak boleh mengatur Prabowo terkait penentuan jatah menteri.
Baca juga: PAN Serahkan ke Zulkifli Hasan Bahas Jatah Menteri dengan Prabowo