TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gelora merespons sinyal yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk bergabung dengan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih hasil pemilu presiden (Pilpres) 2024, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesian Fahri Hamzah, menilai aneh jika PKS bergabung dengan Prabowo-Gibran.

Sebab pada Pilpres 2024, PKS memperjuangkan gagasan perubahan bersama Anies-Muhaimin (AMIN) yang sulit dikompromikan. 

"Toh sejauh ini belum ada tawaran dari Prabowo-Gibran kepada PKS. Mengapa? Karena masalahnya adalah lebih dengan PKS sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun" kata eks Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan Selasa (30/4/2024).

Sebab itu, Fahri menyarankan agar sebaiknya PKS berpikir lebih mendalam tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang selama ini diusung. 

Selain itu, dia menyebut, keinginan PKS untuk bergabung dengan Prabowo-Gibran, tidak ada masalah dengan partai lain. 

Apalagi dengan Partai Gelora Indonesia yang belum mendapatkan posisi di legislatif pusat.

"Masalahnya adalah dengan pikiran-pikiran dan gagasan yang selama ini dianut serta ideologinya juga berkaitan dengan sumber daya dari jaringan dan kader yang dimiliki, sehingga itu harus diambil sebagai persoalan PKS sendiri bukan soal dari partai lain," pungkas politikusnasal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut

Baca juga: Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintah, Golkar Serahkan Formasi Kabinet ke Prabowo-Gibran

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal penolakan Partai Gelora jika PKS bergabung koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. 

Mardani dan sang istri Siti Oniah menyinggung balik Partai Gelora.

"Oposisi apa koalisi?" kata Mardani seraya tertawa dalam video tersebut, seperti diterima, Senin (29/4/2024).

Siti lalu menjawab Mardani. 

Dia melempar sindiran ke pihak yang menolak PKS.

"Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," ujar Siti.

Mardani kemudian menyampaikan pendapatnya.

"Proposalnya kita sama Mas Anis (Ketum Partai Gelora Anis Matta) beda, dan visinya beda," kata dia.

Namun, Mardani mengatakan dirinya memiliki preferensi politik tetap di luar pemerintahan. 

"Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat," pungkas Mardani.

Sikap PKS Ditentukan Hasil Musyawarah Majelis Syura

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan arah politik partai untuk masa pemerintahan 2024-2029 akan diputuskan dalam musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. 

Diketahui selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) PKS mengambil sikap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Syaikhu pun mengakui banyak pihak yang bertanya soal arah politik PKS pada masa pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Banyak pihak yang bertanya, setelah 10 tahun menjadi oposisi, kemana arah politik PKS pada pemerintahan baru mendatang? Tentu ranah inilah yang nanti akan menjadi ranah kebijakan yang akan diputuskan oleh musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro," kata Syaikhu, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/4/2024).

Syaikhu kemudian meminjam kata-kata dari Anies Baswedan selaku capres yang mereka usung, bahwa berada di dalam maupun di luar pemerintahan merupakan sikap yang sama-sama terhormat. 

Asalkan, tujuannya adalah untuk kemaslahatan dan kemajuan rakyat Indonesia. Tak menyebut secara gamblang, Syaikhu hanya berharap PKS bisa terus konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan dan membela rakyat.

"Maka dalam momentum yang baik inilah kami mohon doa dari bapak ibu saudara-saudara sekalian agar kami bisa terus konsisten istikomah dalam berjuang membela rakyat," kata Syaikhu.