Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden PKS Ahmad Syaikhu, merespons sikap Partai Gelora yang menolak PKS bergabung dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Dikatakan Syaikhu, PKS tak mempersoalkan penolakan yang disampaikan Partai Gelora.

Sebab, PKS memiliki pengalaman sebagai parpol yang pernah berada di dalam dan luar pemerintahan yang sedang berkuasa.

"Bagi kami enggak masalah, mau di luar, di dalam, Kami punya pengalaman tersendiri ya," kata Syaikhu ditemui di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Syaikhu berujar, hingga kini sikap politik PKS kedepannya belum ditentukan apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo, atau tetap menjadi oposisi.

Diungkapkannya, PKS menunggu keputusan hasil musyawarah Majelis Syura terkait hal tersebut.

"Kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam polisi atau oposisi sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syura atau badan pekerja Majelis Syura," ucap Syaikhu.

"Saya sebagai presiden PKS akan melaksanakan apa pun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syura," imbuhnya.

Di sisi lain, Syaikhu mengungkapkan bahwa ada komunikasi yang terjalin antara PKS dengan presiden terpilih, Prabowo.

Namun dia tak mau berspekulasi lebih jauh apakah komunikasi itu akan membawa PKS merapat ke pemerintahan mendatang.

"Ya mudah-mudahan nantilah pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga," pungkas Syaikhu.

Baca juga: Komentar Menohok Mardani Respons Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju

Diberitakan sebelumnya, narasi kritis yang diangkat oleh koalisi partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Koalisi Perubahan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu, ternyata hanya sekadar gimik untuk meraup suara.

Pasalnya, setelah rangkaian Pilpres 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, langsung dinyatakan bubar.

Bahkan dua anggotanya, Partai Nasdem dan PKB terang-terangan menunjukkan sinyal mendekat ke presiden-wakil presiden (wapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pemenang Pilpres 2024. 

Sementara PKS masih bersikap 'malu-malu kucing', namun membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

PKS pun menyatakan telah mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS dalam waktu dekat dan memberikan ucapan selamat dan dukungannya langsung.

Menanggapi wacana PKS yang membuka pintu kerjasama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Sabtu (27/4/2024).

Menurutnya, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, WaliKota Solo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," katanya.

Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Salah satu contohnya, menurut dia, adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

Baca juga: Partai Gelora Ungkit Serangan PKS kepada Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024

"Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," kata Mahfuz.