Sebut PDIP dan PKS Cocoknya Jadi Oposisi, PSI Harap Tak Banyak Partai Tambahan Gabung Prabowo-Gibran
PSI berharap tak banyak partai tambahan bergabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. PSI menilai PDIP dan PKS cocok menjadi oposisi.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan Amini M Chan, berharap tak banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Furqan menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang membutuhkan partai-partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Sehingga ia berharap tidak semua partai bisa dengan mudah bergabung koalisi pemerintahan yang akan datang.
"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan."
"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).
Menurutnya, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.
"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," ungkap Furqan.
Menurutnya, PDIP sudah memiliki pengalaman bagus 10 tahun menjadi partai penyeimbang di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Maka kalau itu bisa diperankan kembali oleh PDIP, saya kira akan bagus," ungkap Furqan.
Seperti diketahui Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra untuk maju di Pilpres 2024.
Serta empat parpol nonparlemen yakni Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.
Baca juga: Gabung Koalisi Pemerintah, NasDem Sudah Siapkan Saran dan Ide Cetak Biru untuk Prabowo-Gibran
NasDem Dukung Prabowo-Gibran
Diketahui sebelumnya, NasDem menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, seusai pertemuan Prabowo dan Surya Paloh di Kertanegara, Kamis (25/4/2024).
"Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," ujar Surya Paloh seusai pertemuan.
Paloh merasa terhormat karena diterima dengan baik oleh Prabowo.
Paloh menyebut keputusannya untuk tidak menjadi oposisi telah melalui proses kontemplasi yang lama.
"Jawaban yang jujur? Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan sudah saya lakukan yang cukup lama," ujar Paloh.
PKB Merapat
Selain NasDem, partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar lainnya, PKB, turut mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal itu diungkapkan Cak Imin saat bertemu Prabowo, Rabu (24/4/2024).
"Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho (jelas mendukung Prabowo-Gibran)," ujar Muhaimin pada awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis malam.
Sinyal PKS
Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi sinyal bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sinyal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, yang memberi kode soal arah politik partainya.
Mengingat, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung PKS yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kalah di Pilpres 2024.
Aboe Bakar Alhabsyi mengungkapkan, hubungan PKS dengan Prabowo Subianto baik.
Bahkan, PKS sempat memberikan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2014 dan 2019.
"Begini, kita dengan Prabowo itu sampai Prabowo punya ungkapan teman sekutu. Tapi bukan sekutu, segajah."
"Jadi kita ini memang hubungannya dekat. Tik-tok tik-tokannya itu sudah cukup bagus," ungkapnya di kantor Tribunnews.com, Palmerah, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Chaerul Umam, Fersianus Waku)