TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhir-akhir ini diisukan akan bergabung ke koalisi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, langkah PKS itu bisa saja terganjal oleh penolakan yang dilontarkan oleh Partai Gelora.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, masuk tidaknya PKS ke koalisi ke pemerintahan baru nanti berada di tangan Prabowo.

Ia melihat bagaimana Prabowo saat ini tengah membentuk sebuah koalisi pemerintahan yang gemuk.

"Walaupun mendapatkan penolakan dari Gelora, kalau Prabowo butuh, ya, kemungkinan bisa deal dan bergabung PKS," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Jumat (3/5/2024).

Meski begitu, ia berpendapat sebaiknya PKS tetap berada di oposisi menemani PDIP yang kelihatannya tak akan masuk ke pemerintahan mendatang.

Jika PKS bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran, sambungnya, itu akan menjadi alarm bagi demokrasi Indonesia.

"Kan bagus kalau PDIP beroposisi dengan PKS. Tapi kalau bergabung dengan Prabowo-Gibran, ya, oposisi hanya tinggal PDIP dan itu alarm bagi demokrasi karena tidak ada check and balances."

"Jadi saya melihat soal PKS masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran peluangnya masih 50-50 mungkin masuk, mungkin tidak," terangnya.

Proses Pembentukan Koalisi Masih Cair

Sementara itu, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan proses pembentukan koalisi di pemerintahan mendatang masih cair.

Baca juga: Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Tak Bakal Terpengaruh Bila Gelora dan PKS Gabung Kabinet

Hal ini disampaikannya untuk menanggapi penolakan yang dilakukan oleh Partai Gelora terhadap wacana bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo-Gibran.

“Ya, untuk sekarang semuanya masih cair. Dibicarakan nanti lagi,” ungkapnya, Kamis (2/5/2024), dilansir TribunSolo.com.

Menurutnya, pemerintahan baru nanti berusaha merangkul sebanyak mungkin partai politik (parpol).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menganggap semua partai adalah kawan.