Misalnya, proses pembuatan undang-undang (UU) yang menurutnya hanya untuk menuntaskan hasrat kepentingan segelintir pihak.

"Ketika membuat undang-undang lalu diselerakan dengan selera-selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil. Itu dalam berhukum, sehingga dituangkan dalam undang-undang," ujar dia.

Selanjutnya, Mahfud juga menilai saat ini muncul praktik intervensi di pengadilan ketika sedang menguji undang-undang yang diprotes oleh masayrakat.

"Kalau di undang-undang itu tidak lolos karena protes masyarakat, pengadilannya yang dikerjain. Jadi, berhukum itu membuat undang-undang dan menegakan hukum di pengadilan," terang Mahfud.

Tak hanya soal hukum, Mahfud juga merasa bahwa cara berpolitik di Indonesia juga harus diperbaiki karena kini praktik bagi-bagi jabatan semakin vulgar dilakukan.

Mahfud pun menyoroti munculnya narasi untuk bagi-bagi jabatan setiap kali rangkaian pilpres berakhir.

"Nanti setiap ada pemilu jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, itu lima kali pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya. Seharusnya tidak sampai ke situ politik itu," pungkas Mahfud.

Baca juga: Tegaskan Tak Akan Bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kawal dengan Cara Lain

Menanti Sikap Politik PDIP

PDI Perjuangan (PDIP) akan mengambil dan memutuskan sikap politiknya ke depan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan dilaksanakan 24-26 Mei 2024, mendatang.

Di Rakernas ini akan diputuskan bahwa partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini bakal berada di dalam atau mengambil sikap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, memahami sikap politik partai berlambang banteng moncong putih ini sangat ditunggu, terutama oleh parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo.

Sebab, hal ini akan mempengaruhi pembagian kursi di kabinet pemerintahan.

"Sikap PDIP pasti ditunggu-tunggulah baik itu kalau buat teman-teman yang ada di dalam pendukung Pak Prabowo kemarin pastinya dag dig dug juga PDIP ini masuk enggak, ya."

"Kalau masuk, kursi kita berkurang enggak, ya. Kan, begitu," kata Masinton dalam diskusi Polemik Trijaya FM yang bertajuk ‘Demokrasi Tanpa Oposisi’ secara daring, Sabtu (4/5/2024).

Masinton pun meyakini, Prabowo sebagai presiden terpilih 2024 akan memilih perhitungan matang untuk menjaga stabilitas pemerintahannya ke depan.