TRIBUNNEWS.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki keinginan untuk membentuk presidential club atau klub presiden.

Ialah sebuah forum silaturahmi dan diskusi antara presiden terpilih dengan presiden terdahulu yang terdiri dari Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, merupakan sebuah tantangan apabila Prabowo ingin menyatukan para mantan presiden.

Meski begitu, tantangan itu mesti dihadapi oleh eks Danjen Kopassus itu untuk menyatukan segala perbedaan.

"Ya justru (sulit menyatukan) itulah tantangan yang harus kita selesaikan karena bangsa ini adalah bagaimana kita menyatukan berbagai perbedaan, bagaimana perbedaan pandangan sikap dalam suatu wadah namanya presidential club ini," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Ia berpendapat, akan sangat luar biasa apabila Prabowo mampu menyatukan para mantan presiden.

"Justru kalau Pak Prabowo nanti mampu menyatukan ini sangat luar biasa bagi bangsa kita," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, apabila para tokoh bangsa kompak, maka seluruh lapisan masyarakat sampai paling bawah juga akan kompak.

"Karena ini juga akan menyentuh ke bawah, kalau ke atas melihat kompak pasti di bawahnya juga kompak," ucapnya.

Djarot PDIP: Prabowo Kurang Percaya Diri

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, menilai keinginan Prabowo untuk membentuk presidential club tidak ada urgensinya.

Baca juga: Fahri Hamzah Sambut Positif Ide Prabowo Bentuk Presidential Club: Ikhtiar Menyatukan Elite Indonesia

Jika ingin membuat presidential club, jelasnya, adalah membangun hubungan dengan pemimpin lintas negara, bukan dengan presiden terdahulu.

Ia mencontohkan bagaimana keberanian Presiden ke-1 Indonesia, Soekarno, yang menjalin komunikasi dengan kepala negara lain demi memajukan Asia dan Afrika.

"Benar (tidak ada urgensi), bisa mencontoh keberanian Bung Karno yang mampu membangun hubungan antar kepala negara sedang berkembang dan baru merdeka untuk melawan kolonialisme dan imperialisme," kata Djarot kepada Tribunnews.com, Senin (6/5/2024).

Menurutnya, apabila Prabowo ingin berkomunikasi atau berdialog dengan presiden sebelumnya, hal itu bisa dilakukan kapan pun tanpa harus membuat forum.

"Kalau mau bertemu dan berdiskusi dengan presiden terdahulu bisa setiap saat," ujarnya.

Apalagi, dalam susunan kenegaraan, terdapat wadah yang bernama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk forum dialog.

"Iyalah, secara kelembagaan kan sudah ada Wantimpres," sambungnya.

Djarot meliha ada dua kemungkinan terkait wacana pembentukan presidential club atau klub presiden itu.

Pertama, ia menduga Prabowo Subianto tidak percaya diri dalam mengemban tanggung jawab sebagai presiden.

"Ada dua kemungkinan atas usulan tersebut. Pertama, usulan ini menunjukkan indikasi bahwa Pak Prabowo kurang PD (percaya diri) dalam mengemban tanggung jawab," tuturnya.

Beberapa tanggung jawab itu, ujar Djarot, berada dalam misi Indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

"Untuk mewujudkan empat misi Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, melindungi segenap kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia," paparnya.

Menurutnya, seorang presiden mempunyai tanggung jawab dan hak penuh dalam memproses dan menjalankan pemerintahan.

Bukan hanya itu, maju atau mundurnya pembangunan bangsa juga berada pada hak dan tanggung jawab seorang presiden.

"Bukan kah presiden mempunyai hak prerogratif dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan dan kemajuan pembangunan bangsanya?" ucapnya.

Kemudian, kemungkinan kedua ialah usulan tersebut, tutur Djarot, hanya sebagai gimik politik dari Prabowo.

Wacana ini diduga hanya semata untuk mewujudkan penilaian kalau Prabowo merupakan seorang negarawan sejati.

"Kedua, usulan tersebut bisa jadi cuma basa-basi atau gimik politik agar terlihat Pak Prabowo seorang negawaran sejati," terangnya.

PKS: Sudah Ada Wantimpres

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan presiden terpilih memiliki hak untuk bertemu dengan siapa pun dan meminta masukan dari berbagai pihak.

Muzamil menegaskan, untuk wadah formal sudah ada Wantimpres yang anggotanya secara eksplisit ditunjuk presiden.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Wantimpres berfungsi untuk menggantikan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada masa Orde Baru yang dinilai kurang fleksibel dalam peran sebagai mitra penasihat presiden.

"Wantimpres menggantikan keberadaan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) pada masa Orde Baru," katanya kepada wartawan, Senin.

"Karena dinilai kurang fleksibel dalam peran sebagai mitra penasihat presiden, Wantimpres dibentuk di bawah kewenangan presiden."

"Wantimpres berbeda dengan lembaga DPA yang sebelumnya dianggap setara dengan lembaga kepresidenan dan sering disebut sebagai lembaga tinggi negara," lanjutnya.

Namun, jelasnya, sebagai wadah informal, presidential club mungkin saja digunakan sebagai pertemuan untuk melakukan lobi.

"Sebagai wadah informal, presidential club bisa saja menjadi tempat untuk melakukan lobi atau pertemuan informal. Hal ini sah-sah saja dilakukan oleh presiden," tuturnya.

Gibran: Wadah untuk Satukan Pemimpin Bangsa

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mendukung usulan Prabowo Subianto soal rencana pembentukan presidential club.

Gibran menilai, presidential club bisa menjadi wadah untuk menyatukan para pemimpin bangsa. 

"Saya kira bagus, ya, untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior, sepenuh, agar bisa mendapatkan masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman," kata Gibran di Gedung DPRD Solo, Senin.

Menurutnya, presidential club bisa menjadi tempat untuk saling bertukar pengalaman dan pendapat para pemimpin bangsa. 

Nantinya, masukan-masukan pemimpin terdahulu itu bisa menjadi pertimbangan untuk pemerintahan ke depan. 

"Kan semuanya akan kita mintai pendapatan, senior-senior, pimpinan-pimpinan berpengalaman, memimpin negara pasti kami mintai pertimbangan. Itulah yang namanya presidential klub," tuturnya.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus/Rizki/Milani)