PAN Singgung Parpol yang Baru Gabung Koalisi Ngotot Dapat Jatah 3 Kursi Menteri, Sindir Siapa?
Saleh Daulay menyampaikan parpol yang sudah mendukung Prabowo-Gibran sejak awal Pilpres 2024 harus mendapatkan porsi menteri yang lebih banyak
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta presiden terpilih, Prabowo Subianto bijak dalam menentukan porsi kabinet dalam pemerintahannya mendatang.
Partai berlambang matahari terbit itu berharap porsi menteri ditentukan secara proporsional.
Ketua DPP PAN, Saleh Daulay menyampaikan parpol yang sudah mendukung Prabowo-Gibran sejak awal Pilpres 2024 harus mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan parpol yang baru bergabung.
"Kalau kami dapat 5 itu menurut saya biasa, hal biasa, yang kurang tepat ya, bukan salah, yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat 3," kata Saleh saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Saleh pun mengaku heran jika nantinya Parpol yang baru bergabung justru mendapatkan porsi 3 kursi menteri.
Baginya, keputusan itu tidaklah tepat.
Baca juga: 4 Nama yang Disebut Dititipkan Jokowi ke Kabinet Prabowo: Ada Erick Thohir hingga Listyo Sigit
"Kemarin dalam Pilpres nggak ikut, tiba-tiba dapat 3, itu kan nggak tepat, bener nggak? atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu nggak tepat," jelasnya.
Karena itu, Saleh mengatakan PAN memang sudah seharusnya dapat kursi yang lebih banyak karena mendukung Prabowo-Gibran sejak awal Pilpres 2024.
Namun, jumlahnya diserahkan kepada Prabowo.
"Kalau PAN itu memang sudah harus dapat mestinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia wajar kalau misalnya dapat, persoalannya apakah 4,5,6 diserahkan ke Pak Prabowo," ungkapnya.
Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran Disebut Belum Dibahas Sama Sekali, Gerindra: Masih Kaji Makan Siang Gratis
Lanjut dia, PAN tidak pernah melakukan intervensi mengenai urusan kabinet.
Menurut dia, urusan jumlah kursi menteri merupakan hak prerogatif Prabowo.
"Kalau kami menekan, memaksa, angka dan seterusnya, berarti kami tidak berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif itu," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.