TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno ditanya soal desakan mundur kepada Plt Ketua Umum PPP Mardiono usai partai berlambang Kakbah itu tak bisa menuju ke Senayan. 

Sandiaga Uno pun menyinggung soal Muktamar PPP yang menurutnya merupakan tempat tepat agar evaluasi disampaikan. 

"Ini kan demokrasi ya, setiap individu berhak menyampaikan pandangannya dalam koridor hukum," kata Sandiaga kepada wartawan, Minggu (16/6/2024).

Menparekraf itu mengatakan bahwa partai mempunyai landasan AD/ART yang harus dipedomani. 

"Kan kalau tidak salah muktamar berikutnya, di ajang muktamar ya kalau mau ada evaluasi dan muktamar ini mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan," kata Sandiaga.

Namun, dia tidak merinci kapan muktamar PPP akan berlangsung. 

"Saya lihat bahwa kita harus taat berorganisasi melalui koridor-koridor hukum ya. Jadi kan ada periodesasi kalau misalnya memang evaluasi itu harusnya disampaikan di forum yang tepat," katanya.

"Dan mungkin kita jangan berkonflik sekarang, tata ulang, siapkan sesuai dengan waktu yang nanti akan dijalankan. Kita beri dukungan kepada pimpinan yang sekarang, sembari kita menyiapkan nanti untuk forum yang tepat," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Majelis Pakar DPC PPPKota Surakarta, Johan Syafaat menyoroti hasil perolehan suara partainya pada Pemilu 2024.

Di mana, hasil hitung KPU RI, PPP tidak tembus ambang batas 4 persen. 

Serta, PPP hanya memperoleh 5,7 juta suara atau 3,8 persen. Hanya butuh kurang lebih 200.000 suara saja untuk Lolos ke Senayan.

Baca juga: Sengketa Pileg Tidak Diterima MK, Pengamat Nilai Gelombang Lengserkan Mardiono di Internal PPP Wajar

Dia pun menilai, bahwa Plt Ketua Umum M Mardiono tidak mampu membaca situasi politik hingga PPP memperoleh hasil terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Johan juga menyebut, kegagalan meloloskan PPPmelalui Mahkamah Konstitusi (MK) menambah bukti tersebut.

"Gugatan ke MK tidak didampingi pengacara yang profesional. Terkesan main-main," kata Johan Syafaat, Rabu (22/5/2024)

Dia juga menilai, bahwa jajaran petinggi partai tidak peka membaca situasi dan perkembangan politik. Jajarannya pun turut mendukung adanya Muktamar Luar Biasa.

"Kami kader akar rumput sangat kecewa dengan hasil itu. Maka Mardiono harus mundur," tegasnya.