Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan pihaknya memberi ruang bagi pejabat yang hendak maju Pilkada Serentak 2024 mengajukan pengunduran diri. 

Hal itu supaya, selain pilkada berjalan adil, ruang gerak sebagai peserta nantinya tidak terbatas sebab masih menduduki jabatan dalam pemerintahan. 

Pernyataan itu Tito sampaikan dalam sambutannya saat melantik tiga penjabat (pj) gubernur di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (24/06/2024) sore. 

Baca juga: PKB Tidak Paham PKS Usung Sohibul Iman di Pilkada Jakarta: Kalau Sudah Daftar ke KPU Baru Final

“Kita ingin ciptakan Pilkada yang fair. Maka 40 hari sebelum masa pendaftaran yaitu 27 Agustus 2024 pendaftaran paslon, kita minta segera diberitahu (pengunduran diri) agar pilkada berlangsung fair,” kata Tito. 

“Dan beri ruang kepada teman-teman yang akan ikut dalam Pilkada memiliki ruang manuver lebih yang luas, karena Pj terbatas karena penugasan, termasuk membangun hubungan politik, karena itu deadline-nya tanggal 17 Juli,” sambungnya. 

Ada dua pilihan kata Tito, jika pejabat hendak maju dalam Pilkada, yakni menyampaikan informasi pengunduran atau diberhentikan sebab kedapatan maju Pilkada dengan status masih pejabat pemerintah yang masih melekat 

“Dan saya tawarkan rekan-rekan pejabat yang ingin ikut Pilkada silakan mengundurkan diri atau opsinya adalah dengan hormat kami akan berhentikan,” tegasnya.

Sejauh ini Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi posisinya sudah diganti oleh oleh Mayjen (Purn) Hassanudin yang sebelum merupakan Pj Sumatra Utara.

Lalu Gita Ariadi sebelumnya merupakan Sekretaris Daerah NTB dan menjadi Pj Gubernur NTB selama 9 bulan 4 hari. Kini ia memutuskan untuk maju Pilkada 2024. 

Baca juga: Ramai-ramai Parpol Ajukan Kadernya Jadi Cawagub Anies di Pilkada DKJ, PKS Jadikan Syarat Utama, PKB?

Tito pun mengungkap sudah ada 5 penjabat kepala daerah yang akan maju Pilkada serentak 2024.

"Sudah ada lima setahu saya, di antaranya Walikota Palembang Pak Ratu Dewa yang mengundurkan diri secara resmi walaupun saya kasih deadline 17 Juli," tuturnya.