Mendagri Khawatir Anggaran Pilkada Kota Medan Belum Banyak Direalisasikan, Singgung Bobby Nasution
Mendagri Tito Karnavian mengaku khawatir melihat anggaran Pilkada 2024 Kota Medan belum sepenuhnya terealisasikan.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengaku khawatir melihat anggaran Pilkada 2024 Kota Medan Masih belum sepenuhnya terealisasikan.
Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Selasa (9/7/2024).
"Sebagian ada juga yang masih 'gede' banget. Ini saya agak khawatir, jujur saja ini," kata Tito Karnavian.
Sebagaimana angka yang Tito paparkan, Kota Medan baru merealisasikan 32,87 miliar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari total anggaran 81,16 miliar.
Kemudian untuk Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) yang merupakan satu kesatuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah direalisasikan 10,18 miliar dari total anggaran 25,45 miliar.
Sementara anggaran untuk Polri (15,11 miliar) dan TNI (3,70 miliar) masing-masin masih belum direalisasikan sama sekali.
"Ada yang besar lagi ini 49 miliar, ini kota medan Pak Bobby (Nasution), tapi saya yakin uangnya banyak ini karena PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) besar," ujar Tito.
Baca juga: Dugaan Malapraktik Anak 2 Tahun di Medan Meninggal jelang Operasi Bibir Sumbing, Pihak RS Buka Suara
Dalam sambutan saat membuka rapat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengingatkan ihwal suksesnya pilkada setiap kementerian, lembaga, dan instansi harus bersinergi.
"Oleh karena itu, untuk dapat menyukseskan Pilkada Serentak 2024, tentunya kita harus mampu menempatkan peran kita masing-masing sesuai dengan tugas kementerian, lembaga atau instansi kita semuanya melalui satu bentuk, yaitu sinergitas," tegasnya.
Hadi pun mengingatkan, berdasarkan Peraturan KPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot Tahun 2024, Pilkada Serentak 2023 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
"Oleh karena itu diperlukan langkah strategis sinergi antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, agar penyelenggaraan pilkada bisa aman dan lancar," tutur Hadi.
