TRIBUNNEWS.COM - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti kondisi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Setelah Hasyim Asy'ari diberhentikan sebagai Ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahfud MD menyebut KPU tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya pada Senin (8/7/2024). Berikut isi pernyataannya:

Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dgn berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam.

Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pulkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg  2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat.

Ada vonis MK No. 80/PUU-IX/2011 yg isinya "jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolakatau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain". Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik.

Apa yang disampaikan oleh Mahfud MD lantas memperoleh beragam respons, di antaranya dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wamendagri

Wamendagri, John Wempi Wetipo, menanggapi pernyataan Mahfud MD yang yang menyebut KPU tak layak jadi penyelenggara pilkada. 

Menurut Wempi, tahapan pemilihan kepala daerah sudah berjalan sesuai aturan.

"Jadi, saya pikir nanti yang lain yang evaluasi. Kan tugas kita ini kan untuk ini kan (pilkada) on the track," kata Wempi kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Baca juga: Daftar Anggota KPU Pernah Dipecat Secara Tak Hormat: karena Kasus Asusila, Langgar Etik, Kasus Suap

Wempi lantas berharap Pilkada 2024 bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan.

"Kan KPU kan sudah ngomong. Jadi kita bersama lah. Nanti kalau yang evaluasi, nanti tugasnya komisi II DPR," terangnya.

Ia lalu meminta kasus Hasyim Asy'ari tak dikaitkan dengan komisioner KPU yang lain.

Wempi berpendapat para komisioner lain sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya. 

"Nanti yang menilai nanti dari komisi II DPR lah. Kita ini kan mitra. Sama-sama Kemendagri dengan kita, kita sama-sama ingin sukseskan pelaksanaan pemilu serentak, khususnya pilkada akhir tahun ini."

"Jadi harus sukses. Kita saling support. Antara Kemendagri-KPU kita saling support untuk proses penyelenggaraan pemilu," tutur Wempi.

Ma'ruf Amin

Menanggapi kritik yang dilayangkan Mahfud MD, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut bahwa pilkada merupakan agenda yang terjadwal.

Menurut Ma'ruf, saat ini yang paling penting ialah membenahi KPU, baik dari segi sistem, kelembagaan, maupun personel.

"KPU itu kan tim, ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus tidak berarti seluruhnya terkena kan, yang bersalah saja," ujar Ma'ruf usai meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cimanggis di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

"Karena masalah pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru, ya, maka saya kira dikuatkan saja KPU yang ada dan hal-hal yang masih kurang, ya, dibetulkan."

"Sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan. Kemudian yang ada kalau perlu ditambah misalnya karena ada yang satu keluar, ya, ditambah, tapi dengan apa yang ada, menurut saya penyelenggaraan pilkada-nya itu lebih penting," ungkapnya.

DPR

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, merespons pernyataan Mahfud dengan mengatakan bahwa berdasarkan aturan, tidak bisa untuk mengganti keseluruhan dari komisioner KPU.

"Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Ketua DPP PKS itu juga menyayangkan kasus yang menyeret Hasyim Asy'ari.

Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR selalu menjaga proses pemilihan penyelenggara pemilu dengan mengedepankan independensi hingga akuntabilitas.

"Ini buat saya tamparan bagi kita semua wabilkhusus Komisi II agar betul-betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih para komisioner KPU."

"Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan akan berantakan," ungkapnya.

Airlangga

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, tak sependapat dengan Mahfud MD.

Ia menyatakan bahwa Hasyim Asy'ari yang melakukan pelanggaran telah dipecat oleh DKPP.

"Ya, kan sudah diberhentikan," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Ia berpendapat, komisioner lainnya masih layak untuk menyelenggarakan pilkada selama tak melanggar aturan yang berlaku.

"Selama tidak ada yang dilanggar, dilanjutkan. Masih berlanjut sampai sekarang," tutur Airlangga.

Jokowi

Sementara itu, Presiden Jokowi hanya menyampaikan bahwa KPU telah sukses menyelenggarakan pemilu dan pilpres dengan lancar.

"Oh, (KPU) kan sudah sukses menyelenggarakan pemilu, pilpres dengan baik dan lancar, tidak ada masalah," tutur Jokowi di Jakarta, Senin (8/7/2024).

(Tribunnews.com/Deni/Taufik/Reza/Chaerul)