Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, menanggapi wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pilkada 2024

Ujang menilai wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pilkada 2024 menjadi pintu masuk untuk memuluskan program-program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di tingkat daerah.

Menurutnya, sinkronisasi program pemerintah pusat akan lebih mudah terealisasi jika kepala daerah terpilih berasal dari kandidat yang diusung oleh KIM Plus.

Sebaliknya, jika yang menang kepala daerah dari partai oposisi maka ada potensi terjadi hambatan implementasi program.

“Kalau saya sih melihatnya pemerintah daerah itu harus paralel, harus satu frekuensi dengan pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah daerahnya dari partai berbeda dari lawan politik itu sulit untuk mengimplementasikan kebijakan pusat ke daerah,” kata Ujang, kepada wartawan Rabu (7/8/2024).

Ujang mencontohkan saat pandemi Covid-19 melanda seluruh wilayah Indonesia, kebijakan penanganan Covid 19 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat perlawanan oleh sejumlah kepala daerah yang tidak sejalan seperti halnya pemerintah DKI Jakarta yang kala itu masih dipimpin Anies Baswedan selaku gubernur.

“Waktu Covid 19 itu kan banyak partai-partai oposisi menolak kebijakan Jokowi termasuk di DKI juga, Anies waktu itu kan silang pendapat selalu dengan pemerintah pusat dengan pemerintahan Jokowi dalam konteks penanganan pandemi, entah mana yang benar entah pemerintah pusat atau pemerintah daerah tapi komandonya tidak jalan, jadi selalu berbeda,” ujarnya.

Belajar dari pengalaman tersebut, Ujang mengatakan wajar saja jika koalisi partai-partai pemenang pemerintah, berusaha untuk menguasai atau memenangkan daerah-daerah strategis dengan membentuk KIM Plus.

“Mungkin dari pengalaman itu maka KIM atau KIM Plus atau kubu pemerintah ingin mekanisme demokrasi pilkada itu dikuasai dimenangkan di banyak daerah termasuk daerah-daerah strategis dari kubu pemerintah atau dari kubu KIM Plus, agar kebijakan-kebijakan Prabowo-Gibran ke depan di tingkat pemerintah daerah itu berjalan, tidak terjadi penolakan-penolakan dari kepala daerah partai oposisi,” kata dia.

Ujang menyampaikan tidak hanya di Pilkada, KIM Plus juga mestinya terbentuk di lembaga eksekutif pusat.

Sebab, kekuatan KIM saja masih belum menguasai mayoritas kursi di DPR, masih kalah dengan pihak opisisi.

“Di parlemen sudah pasti ya KIM harus mayoritas atau KIM Plus karena kan KIM sejatinya belum 50 persen kekuatan di parlemennya, maka butuh PKB, Nasdem, PKS untuk menggenapi atau memperbesar, membuat super koalisi pemerintahan. Karena bagaimanapun kalau KIM nya lemah di parlemen ya sulit untuk menjaga mengawal pemerintahan atau mengawal jalannya eksekutif,” ucapnya.

“Jadi suka tidak suka, senang tidak senang ketika KIM belum mayoritas, maka harus merangkul kekuatan lain dengan istilah KIM Plus itu,” lanjutnya.