Soal Jegal Anies, Idrus Marham: Yang Salah Kalau Larang Orang Berkomunikasi
Idrus memastikan, tidak ada upaya menjegal bakal Cagub manapun, termasuk Anies Baswedan, agar Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong di Pilkada Jakart
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdika
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih membuka komunikasi dengan partai politik lainnya.
Menurutnya, desain politik KIM kekeluargaan dan kegotoroyongan sesuai demokratisasi dalam nilai-nilai Pancasila.
Idrus menuturkan, konsep kebersamaan ini kelak untuk mendukung program-program pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Dan KIM sudah mantap memilih kader Golkar, Ridwan Kamil, sebagai bakal Calon Gubernur untuk mengarungi Pilkada Jakarta 2024.
Ketokohan Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar menjadi pertimbangan untuk maju di Pilkada Jakarta.
Idrus memastikan, tidak ada upaya menjegal bakal Cagub manapun, termasuk Anies Baswedan, agar Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.
“Bukan, jadi kan ada komunikasi, di dalam demokrasi itu komunikasi bebas. Yang salah itu kalau misalkan kita melarang orang untuk komunikasi dengan yang lain, itu yang enggak boleh,” kata Idrus dalam podcast dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
”Tetapi, di dalam komunikasi itu politik yang dilakukan ya ternyata kan yang mendapat respon,” imbuhnya.
Baca juga: PDIP Tawarkan Barter Politik dengan PKB, Berpeluang Usung Anies di Pilkada Jakarta?
Menurut Idrus, konsep gotong-rotong dari KIM sesuai pesan sila ke-4 Pancasila yakni permusyawaratan perwakilan demi mencapai mufakat.
KIM pun masih membuka pintu koalisi, termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar Ridwan Kamil dapat memenangkan kontestasi dengan mudah.
Idrus menyebut kekuatan koalisi besar ini bukan untuk menjegal pasangan calon tertentu, tetapi strategi politik, strategi pemenangan sekaligus kalkulasi politik.
“Kalau menjegal sama dengan mengkhianati nilai-nilai Pancasila, berarti kan bukan sebuah keluarga, satu keluarga juga ayo bareng-bareng dong,” urainya.
Golkar memandang hubungan dengan PKS juga harmonis terbukti pada Pilpres 2014 di mana saat itu terbentuk Koalisi Merah Putih.
