Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham menanggapi terkait Pilkada Banten 2024 setelah Airlangga Hartarto mengumumkan mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.

Ia mengatakan semua keputusan yang telah diambil terkait pencalonan kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024 adalah keputusan Partai Golkar sebagai institusi.

Baca juga: Peta Elektoral Jelang Pilgub Sumsel 2024: Eks Gubernur Herman Deru Bersaing dengan Heri Amalindo

Akan tetapi, kata dia, pencalonan kepala daerah di tempat-tempat yang belum diputuskan termasuk Banten akan menunggu proses pergantian Ketua Umum.

"Masalah Pilkada, ini kan semua yang sudah diputuskan, sekali lagi itu adalah keputusan institusi. Tidak ada masalah. Tetapi yang memang belum diputuskan, termasuk Banten karena memang masih dalam suatu proses-proses, tentu akan menunggu. Itu saja. Jadi nggak ada masalah," kata Idrus saat konferensi pers di Jakarta Pusat pada Selasa (13/8/2024).

Baca juga: Golkar Belum Fix Koalisi dengan PDIP untuk Usung Airin di Pilkada Banten: Sedang Dijajaki

Ia pun menanggapi terkait bakal calon gubernur Banten yang sebelumnya diusung Partai Golkar yakni Airin Rachmi Diany.

Untuk itu, Idrus menyerahkan keputusannya kepada DPP Partai Golkar.

Dengan demikian, menurutnya proses pergantian Ketua Umum Partai Golkar menjadi mendesak untuk segera dilakukan.

"Dari Golkar kan itu sudah diajukan, dan sudah berproses, kan tinggal pasangannya. Tetapi itu semua nanti kembali kepada DPP. Tentu setelah Munaslub atau Munas," kata dia.

"Itulah sebabnya berkepentingan cepat selesai. Jangan sampai masalah itu nanti akan mengganggu teknis pengelolaan Pilkada oleh DPD-DPD yang ada di bawah," sambung dia.

Rencana Deklarasi Batal

Diberitakan Kompas.com sebelumnya rencana deklarasi pasangan Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada 14 Agustus 2024 batal. 

Batalnya rencana tersebut karena Airin Rachmi Diany harus menunggu Surat Keputusan (SK) rekomendasi dari Ketua Umum Partai Golkar yang baru setelah Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya.

"Deklarasi nanti gampang, deklarasi yang penting kita kawal dulu teman-teman dapat SK dari DPP setelah itu siap semua baru deklarasi," kata Ketua DPD Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah kepada wartawan di Kota Serang pada Senin (12/8/2024).

"Coba ke Pak Ade-nya ditanya, karena kenapa ditarik lagi pengunduran dirinya, supaya jelas," sambung dia.