TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang Pilgub Jakarta, hubungan Anies Baswedan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seakan berada di titik nadir.

Kedua belah pihak saling menyalahkan, terutama terkait batas waktu 40 hari yang diberikan PKS kepada Anies untuk mencari rekan koalisi yang berakhir pada 4 Agustus lalu.

Anies Baswedan mengaku tidak tahu ada batas waktu 40 hari untuk mencari koalisi dalam Pilkada Jakarta 2024.

PKS kemudian membantah. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jakarta, Khoiruddin membantah pernyataan bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang mengaku tidak tahu ada batas waktu 40 hari untuk mencari koalisi dalam Pilkada Jakarta 2024.

Khoiruddin mengatakan, batas waktu itu telah dihitung sejak pemberitahuan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu yang menetapkan Anies sebagai bacagub Jakarta berpasangan dengan kader PKS sebagai bakal cawagub, Sohibul Iman.

"Soal pemberian tenggat waktu 40 hari hingga tanggal 4 agustus, para Jubir mengambil kesimpulan dari fakta bahwa menurut Presiden PKS sudah sejak 20 Juni 2024 sudah menyampaikan secara langsung ke Pak Anies soal keputusan DPTP PKS yang mencalonkan Pak Anies sebagai cagub dengan cawagub dari kader PKS Sohibul Iman," ujar Khoirudin dalam pesan suara, Senin (12/8/2024).

Khoiruddin bahkan menyebut, Syaikhu telah mengingatkan kepada Anies untuk memastikan dukungan partai lain agar pasangan Anies-Sohibul Iman (AMAN) bisa mendaftarkan diri sebagai kontestan Pilkada 2024.

"Dan secara terbuka keputusan ini diumumkan oleh Presiden PKS pada 25 Juni 2024, dan untuk kedua peristiwa ini Pak Anies menyambut positif dengan menjawab langsung ke Presiden PKS maupun via rekaman dari Spanyol yang diunggah di Medsos," ujar Khoiruddin.

Di tengah renggangnya hubungan Anies dengan PKS, Ahmad Mabruri, Ketua DPP PKS melontarkan sindiran soal gerakan yang dilakukan seseorang yang tak memiliki partai.

Mabruri tak menyebut siapa orang yang dimaksud, tapi kata dia, pendukung orang yang tak memiliki partai itu ingin menghancurkan PKS.

"Ada orang yang enggak punya partai. Belum teruji bagaimana kompleksnya mengurus partai, tapi para pendukungnya sudah lantang mau ngancurin partai saya," jelas Mabruri, Selasa (13/8).

Mabruri juga menyampaikan ini di akun instagramnya @brurmabrur.

Meski tak sebut nama, banyak pihak yang kemudian mengaitkan hal itu kepada Anies Baswedan.

Pengamat: Hubungan PKS dan Anies sudah retak

Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut, ketegangan ini mengindikasikan keretakan hubungan kedua belah pihak yang sudah dibangun sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 silam.

“Ini memang indikasi hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja. Hubungan keduanya sedang memanas, sedang tidak akur,” ucapnya, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, PKS seolah hanya mencari alasan untuk menyingkirkan Anies Baswedan dan kemudian merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung Ridwan Kamil.

Sebab, permasalahan ini seharusnya tak berlarut-larut bila PKS bisa menunjukkan perjanjian soal batas waktu 40 hari tersebut di Surat Keputusan (SK) yang diberikan kepada Anies.

Sehingga Anies tak bisa berkelit lagi dan tidak bisa beralasan tak mengetahui adanya batas waktu untuk mencari rekan koalisi.

“Kalau memang ada tenggat 40 hari kan pasti bisa diperlihatkan oleh PKS SK-nya. PKS kan bisa menunjukkan itu, kalau diperlihatkan kan Anies jadi enggak bisa mengelak,” ujarnya.

“Tapi yang terjadi sekarang ini, PKS hanya membantas saja, tapi tidak memperlihatkan SK-nya itu,” tambahnya menjelaskan.

Atas dasar itu, akademisi Universitas Al-Azhar ini berkeyakinan PKS bakal melakukan manuver dengan bergabung dengan KIM untuk mengusung Ridwan Kamil.

Artinya, peluang Anies untuk kembali maju dalam kontestasi politik tingkat daerah makin mengecil.

“Apapun itu, saat ini sedang terjadi ketegangan antara PKS dengan Anies. PKS punya kemungkinan, punya indikasi mengusung kandidat KIM, bukan Anies,” tuturnya.

PKS Tak Lagi Prioritaskan Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024

PKS terang-terangan mengatakan tengah menjajaki kemungkinan bergabung dengan KIM dan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024.

Keputusan ini diambil setelah pasangan Anies Baswedan - Sohibul Iman (AMAN) yang sebelumnya diusung PKS tak kunjung mendapatkan rekan koalisi hingga 4 Agustus 2024.

Adapun 4 Agustus menjadi batas akhir kesempatan yang diberikan PKS kepada Anies untuk mecari rekan koalisi.

“Ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua ini yang akan kami kaji, kami bahas, dan kami perdalam."

" Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan partai politik lain, termasuk KIM,” ucap Juru Bicara PKS Muhammad Kholid di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).

“Sekarang kami mendalami komunikasi di opsi kedua ini. Lebih mendalami opsi kedua ini dengan pimpinan KIM,” tambahnya menjelaskan.

Kholid menyebut, keputusan ini diambil lantaran PKS ingin mendorong kadernya maju di Pilkada Jakarta 2024.

Sebab, PKS merupakan partai pemenang pemilu di Jakarta dengan jumlah suara di Pileg DPRD DKI mencapai satu juta lebih.

“Keputusan kami tidak berubah sejak awal, karena aspirasi dari mandat warga Jakarta tertinggi itu PKS, karena kami pemenang pemilu, maka PKS memutuskan kadernya untuk maju sebagai cagub atau cawagub,” tuturnya.

PKB Bakal Umumkan Cagub Jakarta pada 23 Agustus

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengumumkan nama yang akan diusungnya di Pilkada Jakarta 2024 pada 23 Agustus 2024.

Hal itu dikatakan Wakil SekretarisJenderal PKB, Syaiful Huda.

Dia mengatakan bahwa pengumuman itu akan dilakukan sebelum Muktamar ke-6 PKB di Bali. Adapun Muktamar ke-6 PKB akan dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024.

"Semoga tanggal 23-an semoga ya, semoga ya," ujar Huda di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Lebih lanjut, Huda juga mengatakan, pihaknya sampai hari ini belum mengambil keputusan bulat apakah akan mendukung petahana, Anies Baswedan di Pilkada DKI 2024.

"Belum kita putuskan (apakah dukung Anies Baswedan), tapi DPW sudah mengusulkan," kata Huda.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal dukungan kepada Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.

Menurutnya, PKB bergantung ke PKS karena jika PKS batal mengusung Anies, PKB pun tidak bisa mengusung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

"Jadi kalau PKS tidak ke Anies otomatis ya PKB enggak bisa (mengusung). Karena PKS kan pemenang (pileg di Jakarta) kan. PKB kursinya 10 kurang banyak," kata Iman di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Di samping itu, Iman menyebutkan bahwa PKB terus berkomunikasi dengan PDI-P terkait Pilkada Jakarta.

"Ini lagi diobroli masing-masing, karena belum final pokoknya tunggu seminggu lah pasti ada keputusan finalnya," kata dia.

Namun, Iman tidak mau berkomentar lebih soal kemungkinan koalisi antara PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta.

"Di Jakarta? Yang agak menguat sebetulnya di Jawa Timur PDI-P dan PKB kalau Pilgub ya. Kalau di Jakarta, ya tafsirkan sendiri," tandas Iman.