TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyinggung soal adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang terjadi pada Pemilu 2024.

Awalnya, Megawati mengatakan bahwa saat ini kekuasaan tak digunakan demi kemaslahatan rakyat Indonesia.

"Mulai yang namanya kekuasaan itu diambil bukan untuk yang namanya sebuah kearifan bagi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, peri kemanusiaan bagi bangsanya yang disebut rakyat Indonesia," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024), dilansir YouTube Kompas TV.

Megawati Soekarnoputri menyebut dirinya merasakan hal tersebut.

"Kamu apa gak merasakan sih? Saya merasakan," tutur Megawati.

Ia lantas menegaskan jangan sampai ada TSM dalam pemilihan umum, seharusnya rakyat dibebaskan untuk memilih sesuai dengan kehendaknya.

Menurut Megawati, TSM pada pemilihan umum bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia.

"Jangan ada TSM, biarkan kita rakyat itu memilih dengan sukacita. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Lho orang yang melakukan orang Indonesia lho."

"Berarti apa? Akibat suatu perintah, perintah ini sebenarnya lupa bahwa ini ingin memecah belah bangsa sendiri," ungkapnya.

Ketua Umum PDIP itu lalu mengungkit pembicaraannya dengan eks Menko Polhukam, Mahfud MD.

"Lho saya bilang, lho, sayang Pak Mahfud enggak ada. Saya kan nanya, 'Sebetulnya saya, terus PDI Perjuangan ini warga negara Indonesia bukan tho?' Pak Mahfud gini-gini (ngangguk-ngangguk). Artinya lha iyalah," ucap Megawati.

Baca juga: Rekomendasi PDIP di Pilkada Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi Dapat Dukungan

Sebagai warga Indonesia, ucap Megawati, artinya boleh ikut pemilihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah.

Ia kemudian meminta supaya tak ada kecurangan pada Pilkada 2024.

"Sah ikut pemilu, ikut pilpres, ini pilkada gitu. Udah berhenti dong yang namanya TSM-TSM ituloh," ujarnya.

Sebagai informasi, pada hari ini PDIP mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2024.

Acara ini dihadiri sejumlah pengurus DPP PDIP, seperti Eriko Sotarduga, Ronny Talapessy, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Saiful Hidayat, Adian Napitupulu, Ribka Tjiptaning, Rano Karno, dan lainnya.

13 Cagub-Cawagub PDIP

305 calon kepala daerah itu terdiri dari 13 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dan 293 kabupaten/kota.

Nama-nama itu dibacakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. 

"Jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan hari ini berasal dari 305 daerah, tingkat provinsi sebanyak 13 provinsi," kata Hasto.

Di antaranya,PDIP sepakat akan mengusung Muzakir Manaf yang merupakan eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Kemudian untuk Pilkada Sumatra Utara (Sumut), PDIP menunjuk Edy Rahmayadi. 

Selengkapnya, berikut 13 calon gubernur dari PDIP yang diumumkan Hasto Kristiyanto: 

1. Aceh: Muzakir Manaf.
2. Sumatera Utara: Edy Rahmayadi.
3. Riau: Abdul Wahid-SF Hariyanto.
4. Bengkulu: Helmi Hasan-Mi'an.
5. Nusa Tenggara Barat (NTB): Hj Sitti Rohmi-Musyafirin.
6. Sulawesi Utara: Steven Kandouw.
7. Sulawesi Tengah: Nadalsyah-Sigit K Yunianto
8. Kalimantan Timur: Isran Noor dan Hadi Mulyadi
9. Sulawesi Selatan: Moh Ramdhan Pomanto dan Azhar Arysad. 
10. Sulawesi Tenggara: Lukman Abu Nawas-Laode Ida.
11. Papua Barat Daya: Joppy Onesimus-Ibrahim Wugaje.
12. Sulawesi Tengah: Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto.
13. Maluku: Jeffy Apoly Rahawarin-Abdul Mukti Keliobas.

(Tribunnews.com/Deni/Milani)