Viral Dugaan Pencatutan NIK KTP Warga Jakarta untuk Dukung Dharma Pongrekun, Bagaimana Cara Ceknya?
Sejumlah warga DKI mengaku menjadi salah satu korban yang identitas Nomor Induk Keluarga (NIK) di Kartu Tanda Penduduknya diduga dicatut sepihak
Penulis: Malvyandie Haryadi
"Alhamdulillah, KTP saya aman," kata Anies.
"Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :)," tulis Anies.
Seorang ASN mengaku KTP-nya dicatut
Warga Jakarta Selatan bernama Elisa (bukan nama sebenarnya) mengaku syok mengetahui nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik suaminya dicatut sebagai salah satu pendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.
Elisa bercerita, awalnya ia iseng mengecek nomor KTP-nya dan KTP milik suaminya di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai mengetahui isu pencatutan KTP warga Jakarta sebagai syarat dukungan Dharma-Kun lolos Pilkada jalur perseorangan.
"Iya benar dicatut. Pertama ngecek KTP aku dulu, ternyata enggak kecatut, aman tuh. Terus aku ngecek KTP suamiku, kaget, wah kok kayak di berita nih, kok kecatut yang (dukung) Dharma-Kun itu," ujar Elisa saat dihubungi, Jumat (16/8/2024).
Mengetahui itu, Elisa langsung mengonfirmasi ke suaminya, Putra (bukan nama sebenarnya). Rupanya, Putra juga baru tahu nomor KTP-nya dicatut.
Padahal, Putra tidak pernah menyerahkan KTP untuk mendukung Dharma-Kun.
"Aku konfirmasi ke suamiku, memangnya kamu dukung? Kata suami 'Enggak, saya enggak dukung siapa-siapa, enggak tahu'," ucap Elisa.
Elisa mengatakan, ia dan suaminya sama sekali tidak mengenal sosok Dharma-Kun. Bahkan, keduanya baru tahu bahwa Dharma-Kun merupakan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur independen.
"Enggak (kenal) sama sekali, kami enggak mengikuti calon itu, ternyata itu calon independen ya. Dari awal enggak tahu. Saya iseng ngecek, baru di situ tau kalau itu (Dharma-Kun) calon gubernur," tuturnya.
Elisa menuturkan, suaminya merasa kesal dengan pencatutan ini. Apalagi, baik Elisa maupun Putra merupakan aparatur sipil negara (ASN). Keduanya harus mengedepankan netralitas dan dilarang berpihak ke calon kepala daerah tertentu.
"Kami kan pegawai pemerintah, dilarang juga kan ikut gitu, enggak boleh setahu kami. Jadi ya kaget saja gitu, suami minta dilaporin saja," jelasnya.
Dharma: semua karena Tuhan
