"Meskipun tidak secara langsung menyebutkan tentang pemalsuan KTP, namun dalam konteks perlindungan data pribadi dan penggunaan data tanpa izin, bisa dihubungkan dengan pelanggaran terhadap privasi dan data pribadi," ungkapnya.

Diketahui hingga saat ini, belum ada tanggapan pihak Dharma-Kun terkait dugaan pencatutan NIK warga Jakarta.

Ada Master Mind di Balik Dharma-Kun

Lebih lanjut, Iwan menduga ada dalang atau master mind yang sudah merencanakan meloloskan pasangan Dharma-Kun setelah berhasil 'menaklukkan' semua partai politik.

Pasangan independen ini, kata Iwan, menjadi skenario lanjutan setelah berhasil menjegal Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta.

"Kami menduga pasangan independen segaja diloloskan untuk persiapkan skenario selanjutnya apabila berhasil menjegal Anies," ungkap Iwan.

Iwan mengatakan, apabila calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) melawan kotak kosong, besar kemungkinan pihaknya akan memberikan perlawanan.

"Calon dari KIM akan kalah melawan kotak kosang, karena pendukung Anies dan pendukung PDIP akan memboikot," pungkasnya.

Baca juga: 2 NIK Anak Anies Baswedan Dicatut Dukung Dharma-Kun, Ini Penjelasan KPU Jakarta

KPU Jakarta Bakal Rapat Pleno

Sementara itu KPU Jakarta bakal menggelar rapat pleno untuk menyikapi dugaan pencatutan NIK warga Jakarta oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto.

Rapat pleno bakal digelar besok, Senin (19/8/2024).

"Tentu kami akan melihat dan mengambil keputusan dalam rapat pleno karena itu harus ditentukan dalam rapat plenon nanti tanggal 19 Agustus, kami akan menggelar rapat pleno ketua dan anggota KPU DKI Jakarta," ujar Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, Dody Wijaya pada konferensi pers di kantornya di Salemba, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/8/2024).

Dody menegaskan pihaknya tidak bisa serta-merta membatalkan pencalonan Dharma-Kun meski adanya laporan dugaan pencatutan KTP warga Jakarta.

Dia mengungkapkan seluruh putusan bakal diumumkan setelah rapat pleno digelar.

"Ya tentu kami nanti akan timbang hal-hal tersebut, dan kami akan bahas dalam rapat pleno KPU. Saya nggak bisa berikan kesimpulan terlalu dini nanti, (rapat pleno digelar) tanggal 19 Agustus," tegasnya.

Tak cuma itu, Dody juga mengungkapkan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta terkait dugaan pencatutan KTP tersebut.