Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta mengumumkan bahwa Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berhasil lolos sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.

Keputusan mengenai pencalonan Dharma-Kun diambil melalui rapat pleno yang berlangsung hampir delapan jam, mulai pukul 16.00 hingga 23.59 WIB di Kantor KPU Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Hari ini, pukul 23.25 (WIB), kami mengeluarkan surat keputusan (SK) KPU Provinsi Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana," ujar Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyu Dinata di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Dharma Pongrekun menyatakan rasa syukur atas penetapan tersebut. Dengan begitu, ia dan Kun Wardana kini dapat bersaing dengan calon yang diusung oleh partai politik (parpol).

"Kami syukuri dan dinyatakan lolos. Kami sangat bersyukur. Sekali lagi, ini bagian dari kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk menyelamatkan warga Jakarta," kata Dharma.

Abaikan keinginan publik

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, menilai bahwa elite partai politik (parpol) tidak lagi mendengarkan aspirasi rakyat terkait Pilkada Jakarta 2024 yang diharapkan demokratis dan kompetitif.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus telah berhasil mengamankan dukungan dari 12 parpol untuk Pilkada Jakarta 2024, dengan mengusung pasangan bakal calon (paslon) Ridwan Kamil-Suswono, atau dikenal sebagai pasangan "Rawon."

“Apa yang dikhawatirkan publik agar tidak ada aksi borong partai, ternyata diabaikan oleh elite-elite partai,” kata Lili kepada Kompas.com, Senin (20/8/2024).

“Mereka tidak lagi mau mendengar jeritan hati rakyat agar pemilihan gubernur Jakarta demokratis dan kompetitif,” tegas Lili.

Menurut Lili, elite partai hanya memperlakukan masyarakat Jakarta sebagai objek dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung pada November 2024.

“Sekarang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ditinggal sendirian, padahal perjuangannya penting bagi tegaknya demokrasi dalam Pilkada,” ujar Lili.

Dengan kondisi ini, meskipun PDI-P memiliki 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, partai tersebut menghadapi dilema.

“Jika bergabung, mereka bisa dicibir oleh publik karena selama ini menolak aksi borong partai. Tapi di sisi lain, sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua, mereka tidak bisa mengusung calon sendiri,” kata Lili.