TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak tinggal diam setelah Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat ambang batas Pilkada.

PDIP menjadi satu-satunya partai yang menolak revisi UU Pilkada yang dibahas pada rapat di Gedung DPR RI, Rabu (21/8/2024).

Anggota Baleg DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menduga revisi UU Pilkada merupakan kemauan Istana.

Masinton menduga, revisi UU Pilkada menjadi reaksi kagetnya Istana melihat putusan MK Nomor 60 mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah maupun putusan MK Nomot 70 tentang syarat usia calon kepala daerah.

"Dia (Istana) mereaksi putusan MK nomor 60/2024. Kaget kan, karena MK mengembalikan syarat, usia pencalonan calon Kepala Daerah," ucap Masinton, ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Masinton menegaskan, PDIP tak gentar atas putusan rapat Baleg DPR tersebut.

Calonkan Anies pada 27-29 Agustus

Masinton mengungkap PDIP akan tetap mengikuti putusan MK Nomor 60 terkait syarat ambang batas Pilkada.

Ia pun menyinggung peluang partai banteng untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.

"InsyaAllah ada Anies. Jadi nanti tanggal 27, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta," ungkap Masinton.

"Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi, biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini."

Baca juga: PDIP Akan Daftarkan Anies Baswedan Maju di Pilkada Jakarta pada 27 Agustus, Gunakan Putusan MK

Masinton kemudian meminta publik untuk ikut mengawal sistem demokrasi ini.

Anggota DPR RI ini juga mengimbau calon-calon lain yang memenuhi syarat yang sudah diputuskan MK, untuk mendaftarkan diri ke KPU.

"Jangan mau ikut aturan yang diubah-ubah untuk kepentingan penguasa hari ini," tegasnya dikutip dari KompasTV.

Megawati Umumkan 169 Cakada

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah (cakada) yang diusung pada Pilkada Serentak 2024 pada Kamis ini.

Hal itu diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

"Total yang akan diumumkan 169 bakal paslon. Detail nama bakal pasangan calon dan wilayahnya akan disampaikan besok," sambung dia.

Rencananya, pengumuman 169 bakal cakada akan digelar sekira pukul 13.00 WIB.

Hasto memastikan, pengumuman bakal paslon yang diusung PDIP menggunakan landasan keputusan MK Nomor 60.

"Rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya secara merdeka, berdaulat, langsung, dan tanpa tekanan serta berjalan melalui pemilu yang demokratis dengan penyelenggara pemilu yang profesional, dan netral," ujar Hasto.

Baca juga: Bak Diberi Harapan Palsu, Jalan PDIP di Pilkada Jakarta Potensi Buntu usai DPR Anulir Putusan MK

Buat Nota Penolakan

Selain itu, PDIP juga akan mengajukan nota penolakan apabila nantinya Baleg DPR ngeyel tetap ingin mengesahkan RUU Pilkada hasil rapat kilat dengan pemerindah dan DPD pada Rabu (21/8/2024).

Hal itu disampaikan anggota Baleg Fraksi PDIP, Tubagus (Tb.) Hasanuddin.

Ia menegaskan, putusan MK adalah putusan final yang harus ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

"Ya kami sesuai dengan prosedur saja bahwa kita harus taat asas kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Mahkamah Konstitusi itu final ya harus diikutilah," katanya saat mengikuti rapat panitia kerja (Panja) Baleg DPR membahas RUU Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024), dilansir Kompas.com.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus menilai Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu yang dibentuk Baleg DPR RI telah melakukan kejahatan konstitusional karena tindakannya sangat tercela dan tidak etis.

Deddy sangat menyayangkan tindakan Baleg karena menurutnya putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Baleg merevisi UU Pilkada yang tidak ada dalam Prolegnas, melalui penggunaan kekuasaan politik legislasi untuk melawan konstitusi dan MK, padahal putusan MK itu bersifat final and binding dan harus dilaksanakan segera," ungkap Deddy.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Fransiskus Adhiyuda/Hasanudin Aco) (Kompas.com)