Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Dewan Guru Besar UI: Terjadi Krisis Konstitusi, Indonesia dalam Bahaya Otoritarianisme

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) meminta DPR RI untuk menghentikan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada.

Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Pravitri Retno W
zoom-in Dewan Guru Besar UI: Terjadi Krisis Konstitusi, Indonesia dalam Bahaya Otoritarianisme
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait syarat pengusungan di Pilkada. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) meminta DPR RI untuk menghentikan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. 

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan bagian pokok permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait norma UU Pilkada yang mengatur ambang batas pengusungan calon di pilkada.

"Dalam pokok permohonan: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

MK melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa threshold atau ambang batas pencalonan kepala daerah tak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik (parpol)/gabungan parpol hasil Pileg DPRD sebelumnya atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Sehari berselang, DPR dan pemerintah mengadakan rapat untuk membahas revisi UU Pilkada.

Revisi yang dilakukan pun tak sesuai dengan putusan MK.

Ada dua putusan penting terkait aturan pilkada yang disepakati Baleg DPR.

Berita Rekomendasi

Pertama, Baleg memilih memakai putusan Mahkamah Agung (MA) daripada putusan MK mengenai batas usia untuk maju dalam pilkada.

Putusan kedua, Baleg mengubah putusan MK terkait ambang batas atau treshold pilkada.

Baleg justru mengakali dengan membuat pelonggaran threshold itu hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Pengesahan Revisi UU Pilkada

Rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pagi ini

Rapat paripurna itu akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Ketika ditemui awak media, Dasco membenarkan kalau dirinya akan memimpin rapat tersebut.

"Saya yang mimpin," kata Dasco kepada awak media di Gedung DPR RI.

Selanjutnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra menyebut, rapat yang dipimpinnya itu untuk rakyat Indonesia.

"Untuk rakyat Indonesia," kata Dasco sambil berlalu.

(Tribunnews.com/Deni/Rizki)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas