Saat ini di lini masa, masyarakat masih menyuarakan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada. 

Rakyat masih belum sepenuhnya percaya bahwa RUU Pilkada batal disahkan oleh DPR. 

Hingga muncul soal isu pemerintah akan mengeluarka Perppu usai batalnya pengesahan UU Pilkada ini. 

Baleg DPR Pastikan Revisi UU Pilkada Batal 

Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi atau Awiek memastikan revisi UU Pilkada batal disahkan. 

Dengan batalnya pengesahan dalam Rapat Paripurna Kamis kemarin, Awiek menyatakan bahwa pembahasan mengenai UU Pilkada ini dinyatakan selesai. 

"Karena ini keputusan tertinggi, rapat Parpiurna membatalkan pengesahan. Karena salah satunya aspirasi yang berkembang untuk RUU ini tidak disahkan, kemudian mayoritas Fraksi juga tidak hadir sehingga menyebabkan UU ini batal disahkan."

"Kita tidak akan melakukan apapun, tugas dari legalisasi sudah selesai. Tinggal pelaporan ke Paripurna, terus kemudian Paripurna batal dilakukan, maka UU Pilkada tidak jadi disahkan," kata Awiek dalam program Sapa Indonesia Malam KompasTV, Kamis (22/8/2024). 

Menurut Awiek, ini adalah jawab dari masifnya gejolak mengenai pembahasan UU Pilkada kemarin.

"Ini menjadi jawaban dari polemik yang ada," ucapnya. 

"Dalam prinsip hukum, ketika UU baru tidak terbit, maka aturan lama dan putusan terkait Pilkada, yakni MK, jadi sandaran pendaftaran Pilkada." 

"Semua berakhir ketika UU Pilkada batal disahkan," tandas Awiek. 

(Tribunnews.com/Milani Resti)