Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Benny Susetyo mengatakan, upaya DPR RI menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada merupakan ancaman serius bagi demokrasi Indonesia.

Benny mempertanyakan komitmen DPR terhadap prinsip-prinsip dasar hukum dan demokrasi. Sebab, mengupayakan mengesahkan RUU Pilkada.

Dia berharap sebagai lembaga independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya menjadi benteng terakhir untuk melindungi demokrasi dari intervensi dan manipulasi politik. 

"Namun, pertanyaan yang mendesak adalah apakah KPU mampu berdiri tegak, menegaskan integritasnya dan mengambil keputusan yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan politik sempit yang berpotensi merusak fondasi demokrasi bangsa ini," kata Benny dalam keterangannya, Sabtu (24/8/2024).

Benny menegaskan, KPU harus menyadari bahwa kekuasaan yang dipegangnya bukanlah alat bagi kepentingan kelompok tertentu, melainkan amanah untuk memperkuat dan memperbaiki demokrasi.

Baca juga: Beredar di Media Sosial, Surat Konsultasi KPU Bahas Putusan MA Soal Batasan Usia Peserta Pilkada

"KPU harus menyadari bahwa penolakan DPR terhadap keputusan MK yang final dan mengikat adalah manifestasi dari relasi kuasa yang timpang dan berbahaya. DPR, dengan kekuasaan yang dimilikinya, secara terang-terangan berupaya mengintervensi keputusan yang seharusnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh politik," tegasnya.

Karenanya, dia meminta KPU berdiri tegak dan menunjukkan bahwa mereka memiliki otoritas serta integritas untuk menolak segala bentuk intervensi.

"Dengan mematuhi keputusan MK sebagai hukum tertinggi yang harus dijunjung, KPU dapat memulihkan kepercayaan publik yang telah terkikis akibat berbagai bentuk intervensi politik yang merusak legitimasi demokrasi di Indonesia," ujar Benny.

Benny mengutip pendapat Michel Foucault, seorang filsuf dan sejarawan Prancis yang menyebut kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu.

Dia menyebut, kekuasaan dalam politik adalah tentang strategi, bagaimana berbagai aktor dalam sistem politik saling berinteraksi, bernegosiasi, dan berkompetisi untuk mencapai tujuan mereka. 

"Oleh karena itu, pemimpin KPU harus memahami bahwa posisi mereka dalam jaringan kekuasaan ini bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses demokrasi," tutur Benny.

Menurut Benny, keberanian KPU dalam mengambil keputusan yang tegas dan jelas adalah kunci dalam mengembalikan kewibawaan lembaga itu di mata publik.

Sebab, kata dia, selama ini KPU seringkali dipandang sebagai lembaga yang mudah diintervensi kekuasaan, baik oleh partai politik maupun parlemen. 

Benny menilai, hal tersebut tidak hanya merusak citra KPU sebagai lembaga independen, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.

"Mengembalikan kewibawaan KPU tidak hanya membutuhkan keputusan yang adil dan sesuai dengan aturan, tetapi juga keberanian untuk melawan intervensi dari pihak-pihak yang ingin menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi demokrasi," tegasnya.

Dia juga mengutip pendapat Walter Benjamin, seorang filsuf dan kritikus budaya Jerman yang memberikan perspektif berbeda mengenai bagaimana kita harus memahami politik dalam konteks lebih luas. 

Benjamin, kata dia, menyadari bahwa politik tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka duniawi, tetapi juga harus melibatkan dimensi yang lebih tinggi, yakni dimensi ilahi.

Dalam pandangan Benjamin, politik yang hanya berfokus pada kekuasaan duniawi cenderung jatuh ke dalam praktik yang hanya mengejar kekuasaan dan kenikmatan semata. 

Benny berpendapat, politik semacam ini berbahaya karena mengabaikan aspek-aspek moral, etika, dan spiritual yang seharusnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan.

"Dalam konteks kepemimpinan di KPU, pemikiran Benjamin ini mengajarkan bahwa para pemimpin KPU harus memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus menyadari bahwa keputusan yang mereka buat memiliki implikasi yang luas terhadap masa depan demokrasi Indonesia," ucapnya.

Dia menuturkan, demonstrasi besar-besaran akibat penolakan DPR terhadap keputusan MK adalah cermin ketidakpuasan masyarakat terhadap cara-cara yang tidak demokratis dalam proses politik. 

"Demonstrasi ini seharusnya menjadi pengingat bagi KPU bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia. Tantangan bagi KPU adalah bagaimana mereka dapat mempertahankan independensi mereka di tengah tekanan politik yang sangat kuat," ungkap Benny.

Benny meminta KPU harus memastikan proses politik Pilkada 2024 berjalan adil dan transparan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi yang mereka pimpin. 

"Inilah saatnya bagi KPU untuk berdiri tegak sebagai benteng terakhir demokrasi yang tidak goyah oleh tekanan politik, tetapi justru menjadi penegak keadilan dan harapan bagi masa depan demokrasi yang lebih baik di Indonesia," imbuhnya.