TRIBUNNEWS.COM - PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi memberikan dukungan kepada Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan bakal calon wakil gubernur (cawagub) pada Pilkada Banten 2024.

"Dari provinsi Banten Ibu Airin Rachmi Diany, tepuk tangan yang meriah. Didampingi oleh Ade Sumardi Ketua DPD PDIP Banten," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Adapun majunya Airin sebagai cagub Banten PDIP menjadi sorotan lantaran dirinya merupakan kader Partai Golkar.

Namun, Airin tak didukung partainya berkontestasi di Banten lantaran Golkar yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus memilih mendukung Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

Lantas, seperti apa sikap Partai Golkar usai Airin resmi didukung oleh PDIP maju Pilkada Banten 2024?

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh tiga elite partai berlambang pohon beringin ini.

Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengaku tidak masalah salah satu kadernya, Airin Rachmi Diany, maju sebagai cagub Banten dari PDIP.

Menurut Bahlil, keputusan Airin adalah sebuah dinamika di internal Golkar.

"Memang itu sebuah dinamika di internal partai kami, ya, dan teman-teman sudah pada tahu bahwa kemungkinan besar itu Ibu Airin itu mendaftar dengan PDIP," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Ia menyatakan pihaknya menghargai keputusan politik dari Airin. Dirinya enggan membatasi hak politik dari setiap warga negara.

Baca juga: VIDEO Golkar Larang Airin Pakai Atribut Partai Saat Kampanye: Megawati Minta Pakai Baju Merah Hitam

"Kita hargai keputusan politik itu, nggak boleh sampai kita melanggar. Kita enggak boleh membatasi hak politik setiap warga negara. Saya pikir oke kok," jelasnya.

Lebih lanjut, Bahil tak mau merespons apakah majunya Airin bakal menimbulkan perpecahan dukungan di internal Golkar.

Namun yang pasti Menteri ESDM itu sudah menganggap Airin sebagai kader yang luar biasa.

"Yang jelas Bu Airin adalah kader yang bagus dari Golkar, Ibu Airin adalah kader wanita yang luar biasa," terangnya.

Ace Hasan Syadzily

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan pihaknya tak bisa mengintervensi hak politik Airin.

Sekalipun yang bersangkutan maju pencalonan Pilkada Banten 2024 melalui partai politik lain.

Ia menjelaskan, Airin mempunyai hak politik untuk maju pemilihan kepala daerah lewat usungan PDIP.

“Prinsipnya kami tidak bisa mengintervensi hak politiknya Ibu Airin untuk maju menjadi calon gubernur termasuk didukung oleh partai lain,” kata Ace ditemui di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin.

Ia menerangkan, Golkar menghormati pilihan mantan Walikota Tangerang Selatan tersebut.

Meski begitu, pihaknya akan menggelar rapat khusus untuk menentukan nasib Airin yang notabene merupakan kader Golkar.

Mengingat, Golkar secara resmi telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten dan telah menyerahkan formulir B1-KWK sebagai dokumen dukungan parpol untuk pendaftaran di KPU pada 27-29 Agustus mendatang.

“Tentu terkait dengan langkah-langkah beliau, kami akan rapatkan secara khusus mengenai perkembangan lebih lanjut dari langkah yang dilakukan oleh Ibu Airin,” ungkapnya.

Ahmad Doli Kurnia

Partai Golkar melarang kadernya Airin Rachmi Diany untuk memakai atribut Partai Golkar selama masa kampanye.

Pasalnya, Golkar sudah memberikan dukungan kepada duet Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

Politikus Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut paslon yang diperbolehkan memakai atribut kampanye hanyalah cakada yang mendapatkan dukungan resmi dari Golkar.

"Partai punya aturan, Golkar punya aturan bahwa yang bisa menggunakan atribut-atribut partai di dalam kampanye, di dalam sosialisasi itu adalah pasangan calon yang memang diberikan dukungannya secara formal," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Meski begitu, Doli mengatakan pihaknya menghormati keputusan Airin yang maju menjadi cagub Banten dari PDIP.

"Sekali lagi kita engga bisa larang, kita larang enggak bisa, selama itu memenuhi syarat dalam perundangan tidak ada boleh yang menghambatnya karena itu hak konstutusionalnya juga," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Deni/Igman/Danang)