4 Poin Bantahan Pramono Anung soal Bayang-bayang Jokowi di Pencalonan Pilkada Jakarta
Sekretaris Kabinet Pramono Anung kini resmi diusung PDIP sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Kabinet Pramono Anung kini resmi diusung PDIP sebagai calon gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024.
Pramono Anung dinilai menjadi kejutan publik di Pilgub Jakarta, sebab namanya sebelumnya jarang disorot.
Namanya bahkan juga jarang muncul dalam sejumlah survei di Pilkada 2024.
Kini, Pramono justru dipasangkan dengan Rano Karno oleh PDI Perjuangan (PDIP).
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P ini mengaku sudah meminta izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum mendaftarkan diri bersama Rano Karno.
Namun, ia membantah jika permintaan izinnya itu sebagai bentuk bayang-bayang Jokowi dalam pencalonannya.
Berikut, 4 poin bantahan Pramono soal tudingan bayang-bayang Jokowi di pencalonan Pilkada Jakarta:
1. Pastikan Calon PDIP 1000 Persen
Pramono menyatakan, ia maju ini bukan titipan Istana.
"Calon PDI-P 1.000 persen dong. Mana bisa dititipin," ujar Pramono saat wawancara di program Mata Najwa yang tayang di kanal YouTube Najwa Sihab, Rabu (28/8/2024).
Pramono mengatakan, salah satu pertimbangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuknya, karena kemampuannya membuka komunikasi dengan berbagai pihak.
Baca juga: Gerindra Minta Ridwan Kamil Tak Anggap Remeh Pramono Anung di Pilkada Jakarta
Ia juga menyatakan bahwa dirinya memang sudah menjalankan peran sebagai perantara komunikasi di antara elite politik.
"Termasuk ketika periode 2004 sampai 2014, memang saya ditugaskan juga oleh ibu Mega untuk berkomunikasi dengan baik dengan penguasa pada waktu itu," ujar Pramono.
"Dan termasuk dengan istana yang sekarang ini dan ke depan ya. Komunikasi kan memang harus dilakukan," sambungnya.