Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PKS Tak Menyesal Batal Usung Anies Baswedan, HNW Ungkap Alasan Alihkan Dukungan kepada RK & Suswono

PKS dianggap tidak konsisten memperjuangkan suara pemilihnya di Pilkada Jakarta. Menyesalkah PKS atas keputusan mereka?

Penulis: Malvyandie Haryadi
zoom-in PKS Tak Menyesal Batal Usung Anies Baswedan, HNW Ungkap Alasan Alihkan Dukungan kepada RK & Suswono
Kolase Tribunnews
Hidayat Nur Wahid (HNW) dan Anies Baswedan. HNW mengaku, pihaknya tak menyesal batal mengusung Anies Baswedan. 

"Menurut saya, politik itu tidak bisa kita mengatakan sesuatu exactly (secara tepat). Tetapi ini sudah menjadi rahasia umum, menurut saya. Di mana pemerintahan (Jokowi) ini selalu menggunakan cara-cara untuk menyandera orang. Sebagai contoh yang paling terakhir ya Airlangga Hartarto. Dan kita tahu bahwa Airlangga memang dieksploitasi kasus hukumnya," ucap Refly.

Hal demikian juga diduga terjadi dengan PDI Perjuangan.

Kata Refly, beberapa pemberitaan di media massa memunculkan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang-orang terdekat Megawati.

Sebut saja, kasus dugaan korupsi BTS 4G yang disebut-sebut melibatkan menantu Megawati sekaligus suami Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, yakni Hapsoro Sukmonohadi.

Kemudian, peristiwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa keponakan Megawati, Riyan Dediano dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan korupsi Dirjen Perkeretaapian (DJKA), pada Senin, 26 Agustus 2024 lalu.

Selain itu, Refly juga menduga adanya ancaman dari Jokowi kepada Megawati terkait isu revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yang mengancam Puan Maharani tak bisa menduduki jabatan Ketua DPR lagi.

"Karena undang-undang MD3 itu under control-nya Jokowi. Oke. Dia bisa bikin Perppu yang sehari jadi yang mengatakan bahwa ketua DPR itu tidak otomatis (terpilih berdasarkan) kursi terbanyak. Tapi harus pemilihan," jelasnya.

BERITA REKOMENDASI

Isu-isu hukum tersebut, yang menurut Refly, biasanya bersifat koinsidensi atau kebetulan dengan momen-momen penting politik.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas