Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Nisya Ahmad Jadi Anggota DPRD Jabar Usai Kandidat Terpilih Mundur, Pengamat: Demokrasi Tak Sehat

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar mengomentari Nisya Ahmad menjadi anggota DPRD Jawa Barat.

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Nisya Ahmad Jadi Anggota DPRD Jabar Usai Kandidat Terpilih Mundur, Pengamat: Demokrasi Tak Sehat
kolase/instagram
Nisya Ahmad saat dilantik jadi anggota DPRD Jabar. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin mengomentari adik dari presenter Raffi Ahmad, yakni Nisya Ahmad menjadi anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029.

Diketahui Nisya Ahmad dilantik menjadi anggota DPRD Jabar dari PAN. Karena Thoriqoh  mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Jabar terpilih.

Baca juga: Nisya Ahmad Jadi Anggota DPRD Jabar karena Kandidat Terpilih Mundur, Pengamat: Catatan Buruk

Menurut Ujang praktik tersebut terjadi juga di parpol lainnya. Meski begitu ditegaskannya praktik tersebut melukai hati masyarakat sebagai pemilih.

“Praktik ini terjadi pada banyak partai, partai lain juga terjadi. Karena sudah ada contohnya  akhirnya PAN mengikuti langkah-langkah partai lain itu,” kata Ujang, Jumat (6/9/2024).

Memang dalam konteks demokrasi, kata Ujang praktik tersebut melukai hati publik, rakyat dan pemilih. 

Baca juga: Tak Terlihat Saat Nisya Ahmad Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar, Andika Rosadi Ucapkan Selamat

“Yang mana publik sudah memberikan pilihannya, aspirasinya kepada tokoh A tapi ditekan mundur dan yang jadi tokoh B yang suaranya lebih rendah,” jelasnya.

Berita Rekomendasi

Ia menerangkan hal tersebut merupakan fakta dalam politik di Tanah Air. Tidak ada standar ukuran dalam konteks untuk menjaga suara rakyat.

“Mestinya suara rakyat itu dijaga oleh caleg maupun partai politik. Tapi yang terjadi sebuah kenyataan bahwa kandidat terpilih mundur sehingga suara posisi kedua jadi dilantik," kata Ujang. 

"Ini adalah bagian dari demokrasi yang tidak sehat. Karena kalau ini terjadi di banyak daerah dan partai bisa kisruh,” tegasnya.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas