Adu Ide Atasi Kemacetan Jakarta, Dharma Pongrekun Ke RK dan Pramono: Kita Tidak Bisa Beretorika
Tiga calon gubernur Jakarta mengungkap gagasannya dalam mengatasi kemacetan di Jakarta dalam Debat Pilgub Jakarta 2024
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga calon gubernur Jakarta mengungkap gagasannya dalam mengatasi kemacetan di Jakarta dalam Debat Pilgub Jakarta 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).
Calon Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengatakan dalam mengatasi kecetan di Jakarta, terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan apa yang sudah ada saat ini.
“Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada, terutama manajemen, tidak perlu dulu menambah dulu armada, majamen diperbaiki, dioptimalkan,” kata Dharma.
Keamanan dan kenyamanan transportasi juga menurutnya penting supaya kelompok disabilitas, lansia, perempuan hamil, dan anak-anak punya perlakuan khusus.
Selain itu, ia juga menyinggung ihwal budaya antre yang harus diterapkan.
Baca juga: Debat Pilgub Jakarta, Kun Wardana Ungkap Strategi Tingkatkan Kesadaran Masyarakat pada Budaya Betawi
“Masukan ke dalam kurikulum, supaya budaya antre itu ada di dalam adab kita, kemudian baru kita evaluasi apakah perlu ditambahkan (jumlah transportasi umum),” tuturnya.
“Kalau perlu ditambahkan baru kita tambahkan, jangan kita mengeluarkan anggaran tapi kita tidak tahu faktor mana yang harus kita perbaiki, “ lanjut dia.
Lebih lanjut, transportasi umum yang tersentralisasi di kawasan pemukiman, sekolah, dan pasar serta terintegrasi juga dinilai penting oleh Dharma.
“Dibuat 500 meter dari permukiman sebagai vendor dari MRT atau LRT atau Transjakarta, yaitu mirko transportasi yang saling terhubung satu sama lain,” jelas Dharma.
Baca juga: Pramono Anung-Rano Karno Ingin Buka Konseling Gratis 24 Jam untuk Gen Z yang Kena PHK
“Kemudian disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya mau naik transportasi umum, supaya orang yang naik kendaraan umum kendaraannya terjamin,” katanya.
Menyikapi gagasan Dharma Pongrekun, calon Gubernur Ridwan Kamil mengatakan mengatasi macet bisa melalui memfasilitasi pergerakan transportasi umum seperti MRT, LRT, Transjakarta, Busway, Bakeway, dan lain sebagainya.
Ridwan Kamil pun menyampaikan idenya membuat riverway atau transportasi perahu melintasi 13 sungai di Jakarta.
"Kita mungkin akan mencoba berinovasi dengan membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta," ucapnya.
Ia pun mengatakan hal yang dikerjakan pihaknya dalam 5 tahun untuk mengatasi kemacetan adalah mengurangi pergerakan masyarakat dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan.
Dengan begitu menurutnya orang yang tinggal di Jakarta Selatan tak perlu bergerak ke Jakarta Pusat, begitu pun orang yang tinggal di lima wilayah Jakarta lainnya.
"Kemudian kita gilir yang namanya work from home, misal industri media Selasa. Sehingga mengurangi pergerakan digabung memfasilitasi pergerakan InsyaAllah mengurangi kemacetan," katanya.
Kemudian, calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta.
Menurut dia, karena sudah ada aglomerasi, maka yang harus dilakukan jangkauan TransJakarta menjadi Transjabodetabek.
"Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis baik itu dari Bekasi dari Tangerang Selatan dari Bogor dan dari manapun apabila fasilitas itu ada," katanya.
Hal tersebut harus dilakukan supaya orang berkurang masuk Jakarta bawa kendaraan pribadi berkurang.
"Paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah TransJabodetabek bahkan kalau perlu sampai dengan puncak dan Cianjur," katanya.
Menyikapi, tanggapan dari Ridwan Kamil dan Pramono Anung, Dharma Pongrekun mengatakan ide dari Ridwan Kamil dan Pramono Anung tidak salah.
“Pendapat dari kedua paslon tidak salah, semua benar. Hanya yang diperlukan adalah prioritas mana yang harus didahulukan,” kata Dharma Pongrekun.
“Karena waktu kita hanya lima tahun. Kita tidak bisa beretorika dengan berangan-angan. Sementara pada saat kita turun, nantinya itu belum terlaksana,” ucapnya.