TRIBUNNEWS.COM - Kala para calon gubernur DKI Jakarta sepakat sistem zonasi di sekolah dipertahankan. 

Masalah pendidikan menjadi persoalan yang harus dicari solusinya oleh pada peserta debat kedua pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta, Minggu (27/10/2024) malam.

Yakni Ridwan Kamil-Suswono, paslon nomor 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan paslon nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Dalam segmen ketiga, pada cawagub menyatakan gagasannya terkait permasalahan pendidikan di sekolah, terutama di Jakarta. 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jakarta tahun 2024, dari 267 kelurahan, masih ada 32 persen yang belum memiliki SMP negeri.

Sementara ada 62,9 persen yang belum memiliki SMA/SMK negeri.

Lantas, bagaimana strategi untuk meningkatkan pemerintahan akses pendidikan setiap kelurahan, apakah penerimaan siswa didik baru melalui sistem zonasi masih dianggap tepat diterapkan di Jakarta?

Jawaban Suswono, Kun Wardana, dan Rano Karno

Suswono menilai, sistem zonasi baik di sekolah negeri maupun swasta masih diperlukan.

"Saya pastikan sistem zonasi sangat tepat dilakukan, dengan catatan, sekolah negeri dan swasta akan kita gratiskan," ucapnya, di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, 

Tidak sekedar gratis dari SD-SMA, lanjut Suswono, tetapi para gurunya akan dilatih sehingga ada standar mutu yang sama. 

Baca juga: Kun Wardana Nyengir saat Gagal Tuntaskan Pantun karena Kehabisan Waktu saat Debat Pilkada Jakarta

"Jadi tidak ada pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lain karena tidak sekolah di zonanya," ungkap Suswono. 

"Saya pastikan dengan sekolah gratis baik negeri swasta, saya yakin mereka akan tetap bisa menjalankan bersekolah di tempat terdekat rumah tinggalnya," lanjutnya. 

Suswono pun memastikan, tidak akan ada anak putus sekolah.

Kemudian, ia juga memastikan daya tampung sekolah merata di seluruh kelurahan. 

"Perluasan KJP plus akan terus kita lakukan, peningkatan kapasitas guru agar kualitas sekolah negeri dan swasta akan tetap sama,  ditambahkan ada pelatihan siap kerja sehingga setelah lulus SMK bisa bekerja sesuai bidangnya. saya pastikan tidak ada anak putus sekolah," tegas Suswono.

Sementara itu, calon wakil gubernur Kun Wardana juga meyakini sistem zonasi sekolah masih bisa berjalan baik. 

Namun, menurutnya, jumlah sekolah juga harus merata. 

"Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah sekolah yang ada bisa merata. Perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA/SMK di setiap kelurahan yang tidak ada SMP dan SMA/SMK," ungkapnya. 

Selain itu, Kun Wardana menjanjinkan, peningkatan kesejahteraan guru.

"Gaji guru honorer harus ditingkatkan, dan guru honorer ditingkatkan menjadi PPPK," ucapnya.

Lalu, Calon wakil gubernur nomor urut tiga Rano Karno mengatakan, zonasi adalah bagian dari PPDB yang lahir dari sebuah peraturan menteri (permen). 

Ia menyatakan, sistem zonasi masih diperlukan. 

Namun, hal itu, juga harus selaras dengan infrastruktur di sekolah. 

"Pada dasarnya, memang di beberapa daerah, banyak sekali infrastruktur sekolah yang kurang, bahkan alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, Untung Jawa, bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA, itu kenyataannya," ucap Rano.

"Artinya, sistem zonasi ini masih dibutuhkan, sambil menunggu membangun infrastruktur sekolah yang kurang."

"SD mungkin setiap tahun lulusan bisa 15 ribu orang, mereka masuk ke SMP daya tampung cuma 7 ribu, nah 8 ribu ke mana? pasti larinya ke swasta," terangnya.

Selama ini, program beasiswa juga telah diberikan oleh pemerintah untuk sekolah negeri maupun swasta.

Diketahui, pelaksanaan debat para cagub-cawagub Jakarta berlangsung selama 150 menit dan dibagi menjadi enam segmen.

Pada segmen pertama, masing-masing paslon akan menyampaikan visi misi. 

Pada segmen kedua dan tiga akan dilakukan pendalaman visi misi.

Segmen keempat dan kelima akan dilakukan tanya jawab terhadap masing-masing paslon. 

Segmen keenam, masing-masing paslon menyampaikan pernyataan penutup.

Baca juga: Uya Kuya, Pasha Ungu, Rieke Dyah Pitaloka, hingga Denny Cagur Hadiri Debat Kedua Pilkada Jakarta

Moderator dan Panelis 

Debat kedua akan dipandu oleh dua moderator, yaitu Friscca Clarissa dan Rivana Pratiwi. 

KPU DKI Jakarta telah menyiapkan tujuh panelis dari berbagai bidang keilmuan yang relevan dengan tema debat kedua. 

Daftar ketujuh panelis debat:

1. Dr. dr. Taufiq F. Pasiak, M.Kes., M.Pd.I., MH
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) 

2. Dr. Tauhid Ahmad 
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 

3. Timboel Siregar, S.Si., SH, MM
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 

4. Dimas Oky Nugroho, S.IP., M.Phil., Ph.D 
Aktivis dan pendiri Perkumpulan Kader Bangsa 

5. Prof. Dr. Arif Satria, S.P, M.Si 
Rektor IPB dan ahli ekologi politik 

6. Felicia Putri Tjiasaka, B.Sc, CFA
Pengusaha dan konten kreator di bidang keuangan dan investasi 

7. Dr. M. Imdadun Rahmat, M.Si
Mantan Ketua Komnas HAM periode 2016-2017

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reynas Abdila, Kompas.com)