JPPR: Kampanye Pilkada 2024 Harus Mendidik, Hindari SARA dan Diskriminasi
Rendy NS Umboh mengatakan kampanye harus menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengajak para calon kepala daerah untuk memanfaatkan kampanye sebagai media edukasi politik yang berkualitas.
Koordinator Nasional JPPR, Rendy NS Umboh, mengatakan kampanye harus menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi, bukan sekadar untuk mencari dukungan.
Baca juga: Mantan Presiden Jadi Juru Kampanye di Pilkada, Bawaslu: Biar Masyarakat yang Menilai
“Kampanye itu prinsipnya kan edukasi. Edukasi politik, pendidikan politik kepada masyarakat,” kata Rendy saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).
Ia menegaskan kampanye seharusnya menjadi cara untuk mengedukasi masyarakat, bukan malah memperkuat stereotip atau memperkeruh suasana dengan narasi diskriminatif.
Baca juga: Bawaslu Ingatkan Kepala Desa Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye dan Terlibat Kampanye di Pilkada
Dalam proses pilkada beberapa waktu lalu, kata Rendy, masih terlihat penggunaan isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat, termasuk politik identitas berbasis SARA.
Selain itu, di beberapa daerah, isu gender atau peran perempuan juga masih digunakan sebagai alat kampanye. Rendy mencatat penggunaan narasi ini tidak sesuai dengan semangat pendidikan politik.
“Di DKI kemarin kebelet atau keselep soal diksi-diksi yang mungkin bisa berbahaya, di-salah tafsir oleh yang sedikit nyerempet-nyerempet ke perempuan,” ujarnya.
Rendy juga menyoroti pentingnya menjaga etika dalam kampanye untuk memastikan pesan-pesan yang disampaikan tetap relevan dan edukatif. Ia mengimbau para kandidat untuk menjaga ucapan dan kewibawaan selama masa kampanye.
Menurut JPPR, kampanye yang edukatif akan memberi ruang yang lebih sehat bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.
Baca juga: Bawaslu: Pilkada Harus Bebas dari Pandangan Misoginis dan Kampanye Diskriminatif
“Kami minta juga pasangan calon-pasangan calon jaga kewibawaannya, jaga ucapannya, jaga mulutnya ya kan. Sehingga memberikan pendidikan politik,” tegasnya.
