Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Demokrat menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pilkada ke seluruh daerah di tanah air.

Tujuannya, memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC hingga ranting mengamankan calon kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati yang diusung dan didukung Demokrat memenangi Pilkada 2024. 

Baca juga: Ridwan Kamil Bicara Hasil Survei Pilkada Jakarta 2024 yang Beda-Beda, LSI Vs Poltracking

Di Jakarta, Jawa Barat dan Banten, DPP Partai Demokrat menugaskan Syahrial Nasution sebagai Koordinator Wilayah Jawa 1.

"Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga propinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Disebut Korwil Jawa 1. Tugas utamanya mengamankan, mengawal dan memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah. Termasuk juga oleh anggota fraksi DPRD di tingkat propinsi dan kabupaten/kota," kata Syahrial Nasution yang merupakan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Sabtu (2/11/2024).

Syahrial menjelaskan, setiap paslon yang maju di Pilkada melalui Partai Demokrat mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Hal itu merupakan Keputusan politik partai dan wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah di Partai Demokrat. Sehingga, tidak ada lagi ruang diskusi atau tawar-menawar.

"Tanda tangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah ketua umum dan martabat partai yang harus dikawal. Sebagai Korwil Jawa 1, kami akan melakukan monitoring bersama tim untuk memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC, DPAC dan Ranting termasuk anggota fraksi di DPRD propinsi dan kabupaten/kota bekerja mengamankan keputusan Ketum AHY," tegasnya.

Baca juga: 4 Hasil Survei Pilkada Jateng 2024 Jelang Debat Perdana: Luthfi-Taj Yasin Masih Unggul

Partai Demokrat, lanjut Syahrial, tidak ingin dicap sebagai partai yang tidak komitmen apalagi mbalelo. 

Sehingga apabila ada struktur partai dan anggota fraksi DPRD yang tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP. 

"Kami di Korwil Jawa 1 sudah melakukan koordinasi dengan struktur dan anggota fraksi DPRD di DPD Jakarta, beberapa DPC di Jawa Barat seperti Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur," ungkapnya.

"Hari Sabtu (2/11/2024) bertempat di DPD Demokrat Provinsi Banten kami melakukan koordinasi dengan struktur DPD, DPC, fraksi DPRD dan timses calon kepala daerah. Semua wilayah di tiga propinsi tersebut akan kami monitor untuk memastikan Demokrat bergerak memenangkan paslon Pilkada yang mendapatkan rekomendasi dari Ketum AHY," pungkas Syahrial.