Gibran Tak Ingin Kasus Pembacokan di Sampang Terjadi Lagi, 7.782 Prajurit TNI Siap Amankan TPS
Gibran mengimbau agar setiap potensi konflik sekecil apa pun segera diselesaikan sebelum membesar dan menimbulkan korban jiwa.
Editor: Dewi Agustina
Gibran Rakabuming Raka juga menekankan pentingnya pengawalan penuh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Khususnya dalam memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi dan penanganan sengketa dilakukan sesuai aturan.
"Jika ada sengketa pemilu, tolong dikawal penuh. Pastikan semua pihak mendapatkan haknya dan bisa mengajukan gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Gibran.
Gibran mengingatkan ihwal setiap tahapan pilkada, mulai dari masa tenang, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil, harus berjalan sesuai dengan ketentuan.
Ia juga berharap semua pihak, terutama Bawaslu, dapat mengawal proses tersebut dengan tegas dan adil.
"Pastikan pelaksanaan masa tenang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terus kawal proses Pilkada ini, mulai dari pencoblosan, proses perhitungan sampai penetapan," lanjutnya.
Dengan pengawasan yang ketat, Gibran berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung lancar dan menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan rakyat.
TNI Siapkan 7.782 Prajurit
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan akan mengerahkan 7.782 prajurit untuk mendukung pengamanan 60.571 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada Jawa Timur 2024.
Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap perubahan alam yang tidak terduga.
Untuk itu, ia menginstruksikan personel gabungan menyiapkan rencana kontingensi dan mendirikan TPS khusus jika terjadi bencana, guna memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada.
Agus juga menyatakan TNI mengerahkan personel serta Alutsista yang dapat merespons cepat berbagai situasi, termasuk jika terjadi bencana atau gangguan keamanan.
"Personel TNI dari 157 ribu seluruh Indonesia yang BKO, di Jawa Timur sejumlah 7.782 personel, di mana akan ditempatkan di 60.571 TPS. Selain personel, TNI juga menyiapkan kendaraan, pesawat hercules, helikopter kemudian juga KRI," kata Agus.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa sistem pilkada yang dilaksanakan secara serentak seperti Pilkada 2024 mempunyai sejumlah kekurangan.
Menurutnya, kekurangan pertama yakni minimnya pengawasan terhadap jalannya pilkada karena pilkada dilaksanakan di banyak daerah secara bersamaan.
