Karena masyarakat tidak senang dengan pasangan calon yang diusung, mereka kemudian memutuskan untuk golput.

"Tentu kita akan menunggu evaluasi dan kajian mendalam yang dilakukan KPU," ujar Toha.

Dia menegaskan bahwa Pilkada 2024 menelan biaya cukup besar, sekitar Rp 37,4 triliun. 

Sehingga, lanjut dia, sangat merugi jika angka partisipasi pemilihnya rendah. 

"Pilkada merupakan pesta demokrasi. Yang berpesta adalah rakyat. Jika rakyat enggan menyalurkan hak pilihnya, maka ada yang salah dengan pesta itu," pungkasnya.