TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semua kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai transportasi publik massal seperti MRT semestinya didukung. Sebab, kemacetan di kota Jakarta kini sudah semakin parah.

"Kebijakan Jokowi-Ahok terkait MRT dan pengintegrasian Kopaja-Busway harus disupport. Perbaikan ini meliputi pembangunan MRT dan penambahan armada bus yang sudah ada, perluasan dan pembagian jalur serta rute, dan ketepatan pelayanan. Logikanya begini, jika sudah ada transportasi cepat, nyaman, dan jalurnya banyak, juga setiap 15 menit ada, ya mendingan naik angkutan umum daripada capek nyetir, belum lagi BBMnya mahal, atau misalnya harus bayar gaji sopir,”kata Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Jakarta, Rommy dalam pernyataannya, Jumat(17/5/2013).

Rommy mengatakan, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta (roda empat ke atas dan roda dua) mencapai 14.000.000 unit. Pertambahan tiap tahun diperkirakan 2.000.000 unit.
Tidak terbayangkan kata Rommy Jakarta dengan jumlah luas wilayah tak bertambah, akan tetapi jumlah kendaraan dan populasi kian bertambah. Ditambah lagi, semua ini tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang hanya bertambah sekitar 0,01 persen dalam setahun.

"Beberapa strategi untuk menyelesaikan kemacetan adalah dengan mengurai sumber-sumber kemacetan.  Pertama, ya perbaikan transportasi publik,"katanya.

Selain membenahi transportasi publik massal, Rommy menyarankan agar duet Jokowi-Ahok, menambah ruas jalan.
Juga termasuk menambah akses bagi pengguna sepeda "bicycle path" dan jalur untuk pejalan kaki. "pedestrian path".
"Jika ada jalur yang aman bagi kedua kelompok ini maka ini bisa jadi pengguna sepeda dan pejalan kaki akan bertambah, yang dampaknya juga bisa baik untuk mengurangi polusi udara di Jakarta,"katanya.

Lebih jauh Rommy menjelaskan  kemacetan memang tidak akan terhindari dimana suatu daerah dengan luas wilayah yang tidak bertambah, akan tetapi populasi terus bertambah (migrasi), dan kendaraan bermotor terus bertambah pesat.
Sempat di masa Ali Sadikin, membuat kebijakan pembatasan pendatang ke Jakarta, tapi hal ini tetap saja tak berhasil. Sebelumnya kemacetan Jakarta hanya terjadi pada jam pergi dan pulang kerja, namun sekarang kemacetan terjadi sepanjang hari. Bisa dibayangkan efek dari ekonomi dari kemacetan ini, proses yang sebelumnya bisa cepat, menjadi lambat dan produktifitas menurun.

Akan tetapi, kemacetan bisa terkurangi dengan akses transportasi publik yang baik sehingga berdampak pada berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dan masyarakat semakin bijak menggunakan BBM.

"Di China misalnya, harga tiket MRT Rp 2.500 dan sudah ada jaminan bahwa masyarakat akan mendapatkan akses transportasi yang baik dengan haga yang terjangkau, sehingga hal semacam ini bisa memotivasi masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum,"ujar Rommy.

Protes mengenai rencana pembangunan MRT Lebak Bulus-Bundaran HI sebelumnya ditentang warga Fatmawati. Mereka beralasan, apabila hal tersebut terjadi akan menganggu mata pencaharian mereka sehari-hari.

Mereka justru menyarankan kepada Jokowi-Ahok agar ruas jalan Fatmawati, Jakarta Selatan tidak dibangun MRT layang, sebaliknya mereka meminta MRT dibangun di bawah tanah.