Tribunnews.com, Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan pembangunan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca dari Kampung Melayu menuju Tanah Abang akan selesai pada September mendatang. Tenggat waktu ini kembali meleset dari target sebelumnya yang dipatok akhir Juni ini.

"Kami sedang menghitung, kemungkinan penyelesaian pembangunan proyek ini bakal mundur hingga September," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan, Rabu (12/6/2013). Namun, ia mengaku belum tahu apa kekurangan dari kontraktor kali ini sehingga penggarapan kembali molor.

Dari  yang terlihat di lapangan, kata Rudy, faktor keterlambatan adalah tingkat kesulitan pembangunan yang luar biasa sehingga penyelesaiannya tidak sesuai target. "Untuk melaksanakan pengecoran, kontraktor melakukannya hanya bisa pada malam hari, di sisi lain ruang gerak kontraktor tak maksimal karena jalan yang sempit," tambahnya.

Rudy berjanji waktu yang ada akan dimaksimalkan oleh kontraktor untuk menyelesaikan proyek tersebut. "(Lagi pula) kita masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang belum kami terima karena masih menunggu pendapat teknis dari Kementerian PU," ujar dia. Pemprov DKI Jakarta, kata Rudy, siap menanggung dan membayar utang pembangunan asalkan sudah ada rekomendasi dari BPKP untuk membayar.

Kontraktor membantah

Direktur Utama PT Istaka Karya, Kasman Muhammad mengatakan secara kontrak pihak Istaka akan menyelesaikan proyek ini pada akhir bulan ini. Pasalnya, titik krusial yakni bagian yang melintang di atas Jalan Sudirman sudah tertutup sehingga pengecoran sudah selesai.

Kasman sendiri mengaku belum menghitung secara rinci kapan penyelesaian proyek bernilai Rp 840 miliar tersebut. Ia tak menutup kemungkinan bahwa penyelesaian proyek ini bisa saja mundur dari perkiraan. Namun, ia membantah jika perkiraan itu karena keterlambatan konstruksi fisik bangunan.

Menurut Kasman, keterlambatan penyelesaian pekerjaan kali ini lebih disebabkan faktor administratif, yakni belum keluarnya hasil audit BPKP dan juga belum diterimanya Surat Keputusan (SK) multiyears dari Gubernur DKI terkait pembayaran proyek hingga saat ini. "Ini jelas menyulitkan kita sebagai perusahaan, karena mestinya di satu sisi audit berjalan, di sisi lainnya Pemprov tetap membayar pekerjaan yang telah kami lakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kasman mengatakan piutang kepada Pemprov DKI yang belum ada kejelasannya ini memengaruhi beban perusahaannya. Kendati begitu, Kasman berujar tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan ini semaksimal mungkin.

"Jika penyelesaiannya mundur kami harapkan itu tak sampai September, jika itu yang terjadi kami ingin Pemprov DKI mengamandemen kontrak yang ada tersebut," harap Kasman. Dia mengatakan bahwa hingga pertengahan Juni ini utang Pemprov DKI Jakarta pada perusahaannya sudah di atas Rp 30 miliar.