Laporan Warta Kota, Budi Sam Law Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konsep penataan kampung kumuh di Jakarta yang saat ini tengah digagas Pemprov DKI bersama sejumlah institusi sebagai konseptor akan rampung akhir tahun 2013 ini. Dengan begitu diharapkan awal tahun 2014 ini proyek pembangunan penataan kampung kumuh sudah bisa dilakukan.

Hal itu dikatakan Anton R Santoso, (PJS) Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Menurut Anton, Apersi menjadi salah satu konseptor yang ditunjuk Pemprov DKI dalam membuat konsep penataan kampung kumuh di Jakarta bersama 34 unsur lainnya baik dari akademisi, universitas, para ahli teknik bangunan dan pengembang lainnya.

"Konsepnya masih dalam penggodokan sebaik mungkin. Akhir tahun 2013 ini ditargetkan rampung agar awal 2014, penataannya sudah mulai dilakukan," kata Anton.

Menurut Anton, pada intinya penataan kampung kumuh adalah penyediaan rumah murah pada warga baik berupa rumah susun atau rumah landed.

Konsep penataan dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk di kawasan kumuh dan mengubahnya menjadi kawasan yang asri dan layak serta memiliki ruang terbuka hijau yang memadai.

Anton menjelaskan dipastikan pada awal tahun 2014 mendatang penataaan kawasan kumuh akan diawali di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan dan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Lalu berikutnya di wilayah-wilayah lainnya," kata Anton.

Konsep sementara, kata Anton, rumah-rumah yang tidak layak huni akan dirubah dengan pembangunan rusun dimana sebagiannya menjadi kewajiban pengembang.

Selain itu, kawasan kumuh juga akan diubah menjadi lebih hijau dimana beberapa persennya akan disulap menjadi taman interaktif atau ruang terbuka hijau.

"Intinya penataan akan lebih manusiawi dan layak huni," kata Anton.

Diluar itu, kata Anton, sejak lama Apersi, memiliki program dan komitmen untuk menyediakan hunian atau tempat tinggal murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat ini, secara nasional, backlog hunian bagi MBR sangat tinggi mencapai 13,6 juta unit, dan setiap tahunnya dibutuhkan 800 ribu unit hunian. Namun, yang dapat dipenuhi saat ini hanya sekitar 500 ribu unit. Untuk DKI Jakarta sendiri, kebutuhan pertahun mencapai 100 ribu unit.

Ketersediaan lahan dan masalah perizinan, kata Anton, merupakan beberapa faktor penghambat pembangunan hunian murah di Ibukota bagi pengembang.

Karenanya untuk membangun hunian murah, seperti rumah susun hak milik (rusunami) di wilayah Jakarta diperlukan anggaran sebesar Rp 1,5 juta per meter dengan luas lahan minimal 10.000 meter persegi atau satu hektare.

Dengan harga tanah setinggi itu, Anton mengatakan, anggota Apersi sulit membangun hunian di Ibukota.

"Kalau beli lahan jelas tidak mungkin. Kalaupun ada yang berani, jelas harganya tidak akan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Anton.