TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan buruh dari berbagai elemen di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur kembali melanjutkan aksi mogok nasional.

Sebelumnya, Kamis 31 Oktober 2013 ribuan buruh hanya berdemonstrasi di sekitar kawasan industri yang ada Jakarta dan sekitarnya, hari ini, Jumat (1/11/2013) aksi buruh tersebut direncanakan akan berpusat di Balai Kota dan Istana Negara.

Dari pantauan Tribunnews.com, sekitar pukul 09.00 WIB para buruh mulai berkonvoi di dalam kawasan dan mengajak buruh yang masih bekerja untuk turut serta. Setelah mengelilingi kawasan, sekitar pukul 10.00 WIB, kaum buruh mulai meninggalkan kawasan industri yang berada di wilayah Jakarta Timur itu.

Dengan menggunakan ratusan kendaraan motor dan beberapa mobil, rencananya buruh yang berjumlah sekitar 7.000 orang akan menggelar aksi di Balai Kota.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan diperkirakan sekira puluhan ribu buruh se-Jakarta akan menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta. Aksi tersebut rencananya akan dilanjutkan ke Kantor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Untuk buruh se-Jakarta saja, buruh di daerah tetap menggelar aksi mogok nasional di kawasan Industri," kata Iqbal saat dihubungi, Jumat (1/11/2013).

Iqbal mengatakan, ribuan buruh yang berasal dari Bekasi juga akan mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Buruh tersebut akan menuntut Polri untuk segera menangkap para oknum Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila yang terlibat bentrokan kemarin.

"Diperkirakan ada lima ribu buruh akan datang ke Mabes Polri. Kami minta segera menghukum ormas PP yang terlibat insiden kemarin, selain itu kami menuntut pencopotan jabatan Kapolres Kabupaten Bekasi karena membiarkan insiden kemarin terjadi," katanya.

Seperti diketahui, pada Mogok Nasional kali ini, buruh menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,7 juta atau 50 persen secara nasional. Selain itu, buruh menolak upah murah, menuntut penghapusan outsourcing, jalankan jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia secara serentak pada 2014, dan tolak Inpres No. 9 tahun 2013.