TRIBUNNEWS.COM, BOGOR -- Kecelakaan yang terjadi antara KRL Commuter Line dengan truk tangki Pertamina dikarenakan perlintasan sebidang antara jalan dengan lintasan kereta api.

Dalam konteks Jabodetabek yang lalu lintasnya sangat padat, perlintasan sebidang tentu tidak diperbolehkan. Untuk itu, perlintasan sebidang harus di wilayah Jabodetabek harus dihapuskan. Hal ini berdasarkan Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang.

Karena itu, Menteri Perhubungan, EE Mangindaan mengungkapkan dalam rangka pengamanan pelintasan sebidang, tak ada pilihan lain kecuali dibuat underpass atau flyover, dan juga rel dibuat elevated (melayang).

"Kalau tak bisa elevated, beberapa tentu dengan underpass," tutur Mangindaan kepada wartawan di di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat," Selasa (10/12/2013).

Menurut Mangindaan, untuk menyelesaikan perlintasan sebidang dibutuhkan kerja sama semua pihak, baik pusat maupun daerah.

Karena itu, solusi dibuatnya underpass atau flyover, dan juga rel dibuat elevated (melayang), kata dia akan segera direalisasikan. Hal ini terungkap saat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok) dan PT KAI bertemu dan menyepakati secepatnya digelar rapat untuk memulai pembangunan elevated  dan underpass.

"Kalau tidak salah ada 15 titik, termasuk yang di Bintaro. Yang kemarin itu jalan kelas 3 pasti elevated. Kalau jalan kelas 1 karena besar pakai underpass karena lebih singkat," jelasnya.

"Sebagian banyak akan elevated. Diutamakan jalan ramai, rata-rata kelas 1 dengan underpass, beberapa kelas 3 seperti yang kemarin akan dielevated. Yg kemarin itu kelas 3 tapi ramai," tuturnya.

Diakui, hambatan utamanya adalah penggaran. Sebab, lanjutnya, biaya untuk membuat fly over, under pass ataupun rel layang tidaklah murah. “Biayanya besar. Kalau uangnya ada, nanti tinggal dipilih opsi yang mana, apakah jalan raya yang dibikinkan fly over atau under pass atau kereta yang dibuat elevated,” terangnya.

Lebih lanjut Mangindaan katakan, ada 15 perlintasan di DKI Jakarta yang menjadi prioritas. Sebab, di 15 lintasan tersebut, frekuensi arus kendaraan sudah sangat padat. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah menyanggupi hal tersebut.

“Pak Gubernur sudah menyanggupi. Ungkin kendalanya masalah anggaran. Kami tidak tahu pasti kapan realisasinya akan terjadi,” kata Mangindaan.

Akan tetapi, Menhub berharap, pembangunan di 15 perlintasan tersebut dapat dimulai secepat mungkin.