Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan dirinya tidak bisa disalahkan terkait keterlambatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Menurutnya, kewenangan modifikasi cuaca tersebut ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Yang melakukan itu siapa? Kewenangananya ada di BNPB," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Di samping itu, Jokowi juga mengatakan di setiap institusi memiliki anggaran masing-masing yang telah ditentukan peruntukannya. Apabila kurang, tentu Pemprov DKI yang akan menambal kekurangan tersebut.

"Di sana juga kan ada anggaran, di sini juga ada anggaran. Di sini dipakai kalau di sana kurang. Wong di sana ada anggaran kok," ucap Jokowi.

Yang menjadi masalah, Jokowi menambahkan, hingga kini dana yang tujuannya digunakan untuk penanggulangan banjir masih tertahan lantaran APBD tahun 2014 tidak kunjung disahkan oleh DPRD DKI.

"Kalau kami ini (APBD) kalau sudah digedok baru bisa dipakai," kata Jokowi.

Seperti diketahui, prosedur penggunaan TMC yang teknologinya dibuat oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tersebut baru bisa digunakan apabila kuncinya, yaitu surat Siaga Darurat Banjir sudah diputuskan oleh Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur.

Surat Siaga Darurat Banjir baru ditandatangani oleh Jokowi pada tanggal 15 Januari 2014. Sementara, BPPT sendiri telah memberi imbauan agar surat tersebut ditandatangani sejak tanggal 1 Desember 2013 tahun lalu.