Laporan Wartawan Warta Kota Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berencana meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2014 ini.

Bahkan, dana untuk penghijauan Jakarta ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 sebanyak Rp 2,5 triliun.

Dana tersebut, digunakan untuk pembebasan lahan RTH dan TPU, pembangunan RTH, pemeliharaan RTH, pembelian pohon, perbaikan dan pemeliharaan RTH, pemeliharaan sarana taman, air mancur, dan lainnnya.

Anggaran tersebut, berada dalam beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dan suku dinasnya di setiap wilayah kota.

Pengamat lingkungan hidup Nirwono Joga mengatakan, penambahan RTH memang menjadi keharusan, sebagaimana yang sudah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTRW)

”Dari saat ini baru 9,8 persen (dari luas DKI) harus menjadi 30 persen di 2030, itu wajib dilakukan, Perda kan dibuat oleh Pemprov sendiri,” ujarnya, Selasa (28/1/2014).

Ia menuturkan, anggaran yang besar harus didukung dengan kinerja jajaran Pemprov DKI dengan baik.

”Dengan dana yang besar seharusnya penataan RTH memang lebih banyak lagui, tapi kalau dilihat dari kinerja tahun lalu, saya pesimistis mereka akan sanggup menambah banyak RTH,” ujarnya.

Menurutnya, masalah pembebasan lahan selalu dijadikan alasan bagi Dinas Pertamanan untuk lambannya penambahan RTH, namun tidak pernah dijelaskan secara detil, masalah tanah apa yang terjadi.

Joga menuturkan, sejak tahun 2000 hingga 2012, baru ada pertambahan RTH sebanyak 0,8 persen RTH. Itupun sudah dengan mengembalikan fungsi jalur hijau yang dipakai SPBU, dan dihuni bangunan liar.
Ia mengatakan, untuk mengejar 20 persen RTH pemerintah pada 2030, seharusnya ada pembebasan tanah 250 hektar per tahun.

Kalau menggunakan cara-cara lama dan tidak ekstrem, seperti hanya dengan pembebasan tanah warga, pembangunan RTH akan berjalan lambat. Joga mengaku sangat pesimistis angka 30 persen RTH akan dicapai pada 2030.

Joga menambahkan, konsep taman dan pemeliharaannya sebenarnya bisa diserahkan ke swasta dengan imbalan nama taman tersebut menjadi taman sponsor.

Dengan begitu, pemprov bisa fokus menambah RTH, dan efeknya bisa dirasakan masyarakat.

"Kalau bisa menambah 200 hektar RTH dalam setahun saja, itu akan menjadi prestasi luar biasa dari Gubernur," tandasnya.