TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemprov DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorel (JM) masih mangkrak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai PT JM plin plan dan sering banyak berubah perhitungan. Bahkan, Ahok menilai PT JM terlalu banyak permintaan.

Padahal, Pemprov DKI sebagai pemilik tanah tempat Monorel dibangun. “Pembicaraannya selalu bergeser-geser, berubah terus. PT JM juga terlalu banyak mintanya,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Ia menjelaskan, awalnya PT JM mengklaim bisa mengangkut hingga 200.000 orang perhari. Setelah Pemprov DKI menilai jumlah itu tidak rasional, mengingat jumlah penumpang Bus Transjakarta saja setiap hari hanya 300.000. Akhirnya PT JM mengakui terlalu tinggi menetapkan angka penumpang, dan menurunkan lagi menjadi dibawah 200.000 penumpang per hari.

Tidak hanya itu, PT JM juga meminta properti kepada Pemprov DKI Jakarta. Perusahaan konsorsium ini meminta di atas tiang-tiang yang mangkrak tersebut dibangun stasiun dengan bangunan tiga lantai. Bangunan tersebut akan dibuat kios dan mall untuk mendongkrak keuntungan mereka. PT JM, kata Ahok, memaksa membangun bangunan besar di median jalan. ”Bagaimana tiang yang kecil itu diatasnya bisa didirikan bangunan tiga lantai? Pondasinya mau berapa mahal? Kalau pondasinya begitu mahal, kamu mau sewain berapa? Kamu mau jual permata disitu,” kesal Ahok.

Ia juga geram dengan PT JM, karena jika Monorel mangkrak dan bangkrut, menjadi urusan PT JM, bukan urusan Pemprov DKI. ”Ini kan tanah kita, kalau kamu sudah gitu gede bangun, terus mangkrak, apa nggak bikin kita pusing? Tiang yang mangkrak sekarang saja sudah 10 tahun bikin pusing, secara logika bisnis, kalau ini bisnis bagus, masa sampai 10 tahun nggak selesai-selesai, masa bank nggak ada yang mau biayain sih?,” kata Ahok.

Ahok pun kesal ketika dia menanyakan ke PT JM apakah dengan harga sewa yang begitu mahal, para pengusaha makanan dan minuman kecil akan mampu menyewa kios atau ruko. “Kalau makanan minuman yang sederhana, apa bakal mampu mereka nyewa?, Kalau sewanya lebih mahal dari Plaza Indonesia atau Gandaria CIty, kamu mau jualan apa disana ?. Ingat ya, yang datang ke situ hanya yang naik kereta loh, bukan yang datang Mercedes, terus orang juga buru-buru, bukan mau santai, kamu mau belanja di situ ?,” tuturnya.

PT JM, kata Ahok, juga bicara secara lisan kepada Deputi Gubernur Bidang Transportasi Soetanto Soehodo untuk minta bangun Depo kereta di Tanah Abang. ”Lha ini juga geser lagi. Kalau kita kasih Tanah Abang dasarnya apa?,” tuturnya.

Seperti diketahui, agar pembangunan Monorel tidak mangkrak lagi dan merugikan Pemprov DKI Jakarta, maka JM wajib menyetorkan dana jaminan ke Pemprov DKI Jakarta sebesar 5 persen dari total biaya investasi. Bila investasinya mencapai Rp 15 triliun, maka jaminan yang harus disetor ke Pemprov DKI mencapai Rp 750 miliar. Selain itu, jika mangkrak, uang jaminan dan bangunan semua menjadi milik Pemprov DKI. (Ahmad Sabran)