TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) DKI Jakarta, Joko Kundaryo mengungkapkan pihaknya telah memberikan kartu autodebet kepada 2.000 Pedagang Kaki Lima (PKL) di lima wilayah Jakarta.

Selain memberikan kartu, Joko mengatakan pihaknya juga menjelaskan kepada PKL mengenai cara penggunaan Kartu tersebut dengan maksud mereka mengetahui aturan mainnya.

"Ini terus berjalan secara simultan, sekarang kami masih dalam tahap, dia punya kartu dulu memahami aturan mainnya," ujar Joko di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Joko menjelaskan, aturan main dari kartu auto debet itu yakni tidak boleh dialihkan ke pedagang lain, PKL harus menjaga kebersihan, bekerja sama dengan DKI untuk menghalau adanya PKL yang tidak terdata sampai menentukan harga barang yang dijual.

"Jadi tidak boleh dialihkan, menjaga kebersihan, PKL tidak terdata harus diusir, pedagang kuliner harus higienis, harga dicantumkan, tidak boleh menaikan harga terlalu tinggi. Kami terapkan itu dulu," ujar Joko.

Mengenai pendataan PKL, Joko mengatakan pihaknya bekerjasama dengan lurah dan camat setempat, kemudian menentukan anggota berdasarkan data dari Dinas KUMKMP ada sebanyak 600 ribu PKL yang menyebar di ibu kota.

Joko menambahkan pihaknya juga itargetkan pada tahun depan semua PKL tersebut sudah mendapatkan kartu auto debet.

Setiap harinya PKL dipungut biaya sebesar Rp3.000 sampai Rp4.000 melalui sistem autodebet tersebut dan besaran retribusi ditentukan berdasarkan Perda dan disesuaikan dengan lokasi.

"Kalau bicara target akan kami monitor lagi kemarin sudah ada pengarahan dari Pak Wagub, ujung tombaknya adalah lurah dan camat. Peran serta kelurahan kita harapkan juga rutin memonitor, nantinya Sudin akan mendampingi lurah dan camat. Kalau sampai tahun depan insyaallah keburu (600 ribu PKL), karena ini harus bertahap dan lintas sektor," tutur Joko.