TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk mengubah sistem tarif pada layanan bajaj seperti layaknya taksi, yakni menggunakan sistem argo. Namun, hal ini baru akan dilakukan saat semua bajaj yang ada di Jakarta telah menggunakan bajaj berbahan bakar gas (BBG) alias bajaj biru.

"Nanti saat semua bajaj di Jakarta sudah berwarna biru, para sopir bajaj akan menggunakan seragam, kartu pengenal, dan alat khusus penarifan semacam yang ada pada taksi," kata Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Emmanuel Kristianto, di Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar menilai, bajaj harus tetap dipertahankan karena dapat menjangkau permukiman yang tidak dapat dijangkau angkutan umum lainnya.

Namun, kata Akbar, permasalahannya adalah masih banyaknya bajaj 2 tak alias bajaj oranye yang armadanya dinilai sudah tidak laik operasi karena menimbulkan polusi udara. "Karena itu, perlu dilakukan program pergantian bajaj oranye ke bajaj biru," ujar Akbar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan, selambat-lambatnya pada akhir 2016, bajaj oranye sudah tidak ada lagi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Saat ini, jumlah bajaj oranye yang masih berseliweran di Ibu Kota mencapai sekitar 8.000 unit, dari jumlah keseluruhan 14.000 unit.

Untuk mencapai target tersebut, Dinas Perhubungan DKI akan mengubah pola dalam proses pengadaan bajaj BBG, yakni pemilik bajaj oranye yang ingin mengganti bajajnya dapat langsung berhubungan dengan produsen atau distributor.

Apabila pemilik bajaj dapat berhubungan langsung dengan distributor yang mereka inginkan, ke depannya, produsen dan distributor yang terlibat dalam penjualan bajaj akan banyak. Dengan demikian, harga pasaran bajaj biru bisa ditekan menjadi lebih murah ketimbang harga pasaran saat ini yang mencapai lebih dari Rp 70 juta per unitnya. (Alsadad Rudi)