TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, angkat suara atas deklarasi Gubernur tandingan DKI Jakarta yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di depan Balaikota, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Menurutnya aksi FPI tersebut mencerminkan kesempitan cara pandang berwarga negara. [BACA: Ini Gubernur Tandingan DKI versi FPI].

"Sebagai ekspresi kebebasan berpendapat sah-sah saja tindakan FPI itu. Namun saya tidak melihat alasan kuat yang dapat membenarkannya kecuali semata-mata alasan politik dan kebencian sektarianisme. Ini merusak tata demokrasi kita karena orang diprovokasi untuk mengingkari aturan main yang sudah disepakati", ungkap Fajar kepada Tribunnews.com, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Menurut kader Muhammadiyah ini, aksi FPI mengeraskan sentimen-sentimen SARA yang membahayakan fondasi kebangsaan.

Dia tegaskan, prinsip kebhinekaan mutlak dilembagakan dalam institusi kenegaraan, terutama dalam kepemimpinan selama sejalan dengan semangat Pancasila.

Selain itu, dia juga menyesalkan sikap beberapa pimpinan DPRD DKI yang telah dijadikan celah pembenaran oleh kelompok yang tidak setuju dengan Ahok. [BACA JUGA: Ahok Cuek Ada Gubernur Tandingan].

"Konflik politik KMP dan KIH di DPR telah dijadikan amunisi untuk mendelegitimasi Ahok di DKI Jakarta. DPRD DKI harus mementingkan keberlangsungan pembangunan Jakarta dan mengawasi kinerja Ahok daripada larut dalam intrik-intrik politik yang justru mendegradasikan kualitas demokrasi kita", jelasnya.

Dia jelaskan pelantikan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu jelas-jelas sudah sesuai prosedur.

Terlebih, Ahok terpilih secara demokratis sebagai Wakil Gubernur DKI mendampingi Jokowi pada pilkada tahun 2012 lalu.