Ahok Merasa Terhina Jika Pejabat Tak Berani Laporkan Atasannya Pemeras
Budaya setor menyetor di lingkungan pejabat Pemerintah Provinsi DKI masih ada.
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Budaya setor menyetor di lingkungan pejabat Pemerintah Provinsi DKI masih ada. Hal tersebut diakui gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Dalam sambutannya saat melantik ribuan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov DKI yang berlangsung di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2014, pria yang akrab disapa Ahok tersebut mengatakan budaya setor menyetor masih ada.
"Budaya setor menyetor masih ada, Lurah, Camat jangan bodoh kalau mau urunan uang. Seko (Sekretaris Kota) kalau mau urunan uang bilang nggak, jangan didiamkan, wali kota apalagi," ungkap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini ke depan tidak lagi mendengar setelah dicopot baru melapor kepada dirinya sudah diteken, diperas, serta didzolimi dengan diminta setoran. Akibat tidak setor akhirnya tidak dilantik menjadi pejabat alias distafkan.
"Bagi saya kalau sudah kejadian anda melaporkan anda sama saja. Jadi mulai hari ini seluruh yang dilantik mau eselon IV, eselon III, eselon II, tidak ada ranting jabatan termasuk staf," ungkapnya.
Bila ingin mendapatkan posisi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dikatakan Ahok cukup seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja dengan baik. Ditegaskannya laporkan bila ada pejabat yang mencoba menekan, memeras, atau melakukan pemaksaan.
"Jadi kalau bapak ibu tidak berani melawan itu bagi saya itu menghina saya. Karena saya sudah buka lebar untuk lapor sama saya. Jadi kalau tidak melaporkan berarti bapak ibu sama saja, kami akan berikan kesempatan pada staf lain untuk naik," ungkapnya.
