TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemkot Jakarta Utara mempercepat proses normalisasi Waduk Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 200 bangunan warga di penampang basah sisi timur waduk itu dibongkar petugas, Sabtu (10/1/2015) pagi.

Koordinator Normalisasi Waduk dan Kali DKI Jakarta, Heryanto, mengatakan pembongkaran rumah warga merupakan bentuk tindak lanjut setelah warga sudah mendapat kunci rusun pada Jumat (9/10/2015).

Heryanto mengatakan, setelah bangunan milik warga ditertibkan, pihaknya akan mengeruk lumpur di sisi timur waduk menggunakan 15 ekskavator dan dua unit drager (penghisap lumpur).

Dengan begitu, kata Heryanto, kedalaman Waduk Pluit akan bertambah dari yang awalnya dua-tiga meter, menjadi lima sampai enam meter. Dalam penertiban ini, pihaknya juga mengerahkan personel gabungan Satpol PP, TNI dan Polri hingga berjumlah 500 personel.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah mendatangkan ekskavator dan drager yang didatangkan dari Surabaya untuk melakukan pengerukan.

"Alat berat sudah tiba, makanya saat ini kami melakukan pembongkaran rumah warga. Kalau tidak dibongkar, dikhawatirkan pondasi rumah warga akan tergeser dan bahkan ambruk akibat adanya proses normalisasi," kata Heryanto pada Sabtu (10/1).

Heryanto menargetkan, dari 2.000 KK yang menempati penampang basah sisi timur Waduk Pluit dapat diselesaikan dalam waktu setahun atau hingga akhir 2015.

"Dengan pembongkaran hari ini, maka sudah ada 400 kepala keluarga (KK) yang kita pindahkan ke rusun, kita akan bergerak cepat agar Waduk Pluit ini bisa dikembalikan fungsinya," kata Heryanto.

Sementara itu Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, menyatakan sebanyak 200 KK yang dibongkar saat ini sudah mendapatkan kunci Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Muara Baru. Oleh sebab itu, pemerintah gencar melakukan penertiban ini.

"Semua pemilik bangunan sudah pindah kemarin, dan kita sudah berikan kunci unit rusunawa. Mereka yang dapat harus memiliki bangunan di sana memiliki KTP DKI," kata Rustam.

Menurut Rustam, ratusan bangunan yang berada di penampang basah harus segera direlokasi, karena bila dibiarkan dalam jangka waktu lama, dikhawatirkan akan terjadi longsor.

"Sebanyak 1.600 KK sisanya akan kita data secara bertahap, sehingga proses relokasi ke Rusun bisa lancar, namun hal tersebut harus di ikuti dengan pembangunan rusun guna relokasi warga," ujarnya.(Fitriyandi Al Fajri)